Soal Janji Politik Jokowi, Faldo Maldini: Kita Tagih yang Tak Tercapai dan Pastikan Berbasis Data

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini angkat bicara soal janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @FaldoMaldini, yang ditulis pada Selasa (11/9/2018).

Awalnya, Faldo Maldini tampak menanggapi cuitan seorang netizen dengan akun @cakhelmi.

Dalam cuitannya tersebut, akun @cakhelmi mentautkan pernyataan Faldo Maldini yang menyebut akan mengecek realisasi janji-janji Jokowi pada kampanye Pilpres 2014.

• Pengamat Sebut OK OCE adalah Program yang Gagal

"Pernyataan cerdas yg disampaikan oleh wasekjen @Official_PAN yg muda & milenial. Go Saudaraku @FaldoMaldini," tulis akun @cakhelmi.

Menanggapi hal itu, Faldo Maldini mengatakan agar publik selalu mengecek dan menagih janji politik Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 lalu dengan selalu melihat data yang ada.

"Jangan sampai "Kabinet Ngerjain Indonesia" jilid 2 terbentuk. Kita cek janji politiknya, kita tagih yang tak tercapai dan kita pastikan perjuangan ini berbasis data, data, data," tulis Faldo Maldini.

Sebelumnya, Faldo Maldini, menanggapi kicauan anggota DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun terkait data pertumbuhan ekonomi negara.

Mereka melakukan diskusi terkait data-data riset, pada Rabu (5/9/2018) yang berujung pada tanggapan Faldo Maldini melalui akun Twitternya, @FaldoMaldini yang diunggah, pada Kamis (6/9/2018).

Unggahan tersebut pun kembali ditanggapi oleh Misbakhun melalui laman Twitternya, @MMisbakhun, Kamis (6/9/2018) siang.

Misbakhun menanggapi Faldo dengan menyebutkan tugas dan fungsi DPR sudah jelas aturannya.

• Sanggah Misbakhun, Faldo Maldini: Anggota DPR Harusnya Melindungi Rakyat Bukan Memberi Pembenaran

Selain itu, Faldo yang merupakan anggota partai oposisi, dipersilakan untuk membuat narasi sendiri yang berkelas untuk ditawarkan di perdebatan politik.

"Tugas dan fungsi anggota DPR sudah ada Undang-Undangnya. Aturan etik nya anggota DPR juga sudah aturan tertulisnya.

Pemerintahan Bapak Presiden @jokkowi juga jelas arah nya di Nawacita.

Nalar pemerintah adalah negara kesejahteraan seperti di UUD 1945. Semua jelas. @FaldoMaldini.