Fahri Hamzah Tulis Surat Terbuka untuk Jokowi terkait Kunjungan Presiden ke Korea Selatan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuliskan pesan terbuka terkait kegiatan kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan (Korsel).

Hal tersebut tampak dari akun Twitter Fahri Hamzah, @fahrihamzah, Minggu (9/8/2018).

Ia menanggapi postingan akun Twitter Jokowi, @Jokowi yang menuliskan Presiden Indonesia itu akan bertemu Presiden Korsel Moon Jae-In untuk membahas penguatan kerja sama kedua negara di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Fahri kemudian menjawabnya dengan menuliskan pesan agar Jokowi mempelajari sejarah pemberantasan korupsi di Korea Selatan.

Ia menyebutkan khususnya mengenai sejarah lembaga anti korupsi Korsel yakni KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption) yang kemudian diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision).

• Ramalan Zodiak Senin 10 September 2018, Scorpio Membuka Hati, Taurus Sangat Kreatif dan Imajinatif

"Pak, Saya titip: Pelajari sejarah pemberantasan Korupsi di Korsel dan khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption). LALU diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision). ACRC adalah gabungan Banyak lembaga termasuk"

"Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan 'darurat korupsi' seperti tuduhan selama ini.

Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal."

"Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga. Presiden sendiri tidak menyebut darurat melihat begitu merata “tangkapan KPK” sehingga semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat KPK."

"Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota malang. Lalu, mempersoalkan tiket #AsianGames2018 tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?"

"Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu.

Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM."

"Sementara di kita aneh. Tidak ada Kordinasi. Definisi aja Gak jelas. Ada lembaga sibuk sendiri yang lain menonton dan kebih baik menghindar.

Akhirnya sejak 2002 (persis sama dengan tahun berdirinya KICAC) di Indonesia berkembang suasana tidak pasti."

"Terserah pak @jokowi bapak pasti melihat pelambatan ekonomi. Akhirnya pemerintah cabut subsidi, ngutang ke luar negeri, proyek dikerjain sendiri dan BUMN disuruh ngutang bunga tinggi. Nanti BUMN Bisa2 dijual ke luar negeri. Ini semua karena ketidakpastian hukum."