Daftar Pemilih Tetap Ganda Banyak Ditemukan Jelang Pemilu 2019, Fadli Zon: Masalah Klasik

 TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, memberikan tanggapannya soal dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk pemilu 2019 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fadli Zon dalam sebuah video yang diunggah di laman Twitter DPR, @DPR_RI, Senin (10/9/2018).

"Ya mengenai DPT ganda ini kan masalah yang klasik ya, sudah sering kali kita temui dalam berbagai pemilu lalu, dan kita berharap temuan-temuan tentang DPT ganda ini harus disisir kembali dan dihapus," kata Fadli Zon seperti yang nampak pada video.

Fadli Zon menyebutkan, permasalahan terkait DPT ganda ini sangatlah rawan untuk disalahgunakan.

Menurutnya, DPT ganda mampu menjadi alat bagi seseorang untuk melakukan tindakan curang dalam pemilu.

Karena itu, Fadli Zon menuturkan, pemerintah perlu untuk memiliki sistem pendataan yang baku.

• Diminta Batasi Impor Beras bila Terpilih, Prabowo: Negara Kita Luas, Harusnya Bisa Swasembada Pangan

"Ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana, dengan adanya data yang baku ini nanti tidak bisa lagi orang mempunyai DPT ganda," jelasnya.

Namun, kenyataannya dalam banyak laporan, tambah Fadli Zon, dengan sistem e-KTP seperti sekarang, masih banyak ditemukan KTP palsu.

"masih ada identitas palsu, hanya berbeda nama, bisa berubah gitu ya," ujarnya.

Ia kemudian berpesan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk dapat menghilangkan DPT ganda.

"Kepada Mendagri, Kemendagri, dan KPU harus bisa menghilangkan DPT ini sehingga pemilih nanti benar-benar pemilih yang sesungguhnya, dan menutup salah satu pintu yang paling besar dalam kecurangan-kecurangan pemilu," pungkasnya.

• Erick Thohir Jabat Ketua Timses Jokowi-Maruf, Ahmad Dhani: Kita Punya 99 Orang seperti Dia

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta KPU untuk lebih cermat dalam memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) untuk Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, terkait pemutakhiran DPT hingga 15 September lantaran ditemukan 25 juta pemilih ganda dan 131.000 pemilih ganda yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Bamsoet, seharusnya KPU tak berpegang pada data sensus penduduk saja, tetapi juga data kependudukan lainnya yang lebih mutakhir.

"Mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (10/9/2018).

• Jose Mourinho Terus Dikritik, John Terry: Dia Pernah Mempermalukanku di Depan Seluruh Pemain Chelsea

Ia juga meminta KPU transparan dalam proses pemutakhiran DPT agar tak menimbulkan kecurigaan di mata publik.

"Kami meminta KPU untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT, dan menginformasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," lanjutnya.

(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)