Tanggapan Pro dan Kontra DPR RI atas Kebijakan Impor dan Ekspor

TRIBUNWOW.COM - Kebijakan pemerintah menanggapi gejolak rupiah dengan pembatasan impor dan peningkatan ekspor mendapat tanggapan dari pejabat DPR RI.

Satu di antaranya adalah dari Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah yang berupaya menekan impor dan menguatkan ekspor untuk menyelamatkan rupiah.

Hal ini disampaikan dalam unggahan video oleh akun Twitter DPR RI, @DPR_RI, Kamis (6/9/2018).

Menurut Agus salah satu keputusan pemerintah menunda pembangunan proyek merupakan hal yang tepat.

• Rupiah Melemah, Surya Paloh Sarankan Jokowi Perkuat Hubungan Diplomasi dengan Negara Sahabat

“Memang sudah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, berupa penundaan beberapa proyek yang berkaitan dengan impor. Hal itu harus dilakukan, karena saat ini dolar AS begitu tinggi. Meski dalam kondisi seperti ini, kita juga masih banyak membutuhkan mata uang asing lainnya untuk pembiayaan peralatan-peralatan yang bersifat dolar,” ujar Agus.

Selain itu, Agus menilai kebijakan pemerintah mengimpor beras tidak dikaji dengan baik.

"Kita jangan terlalu mudah impor, misalnya kita lihat seperti impor beras, saya melihat itu seperti simplifikasi, tidak melaksanakan kajian dengan bagus sehingga barang impor beras sudah ada, panen rakyat datang dan akhirnya tak efektif," ujar Agus.

Disisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi lemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum sepenuhnya tepat.

• Yunarto Wijaya Kesal pada Pihak yang Bilang Melemahnya Rupiah sebagai Hal Biasa: Eneg Lihatnya

Dilansir TribunWow.com dari situs resmi DPR RI, dpr.go.id, Kamis (6/9/2018), menurut Hekal langkah pemerintah menghentikan impor produk luar negeri belum tentu menjadi solusi yang tepat.

Menurutnya, langkah pemerintah yang benar yakni dengan pembangunan pabrik.

“Semua yang dibilang pemerintah seperti meningkatkan ekspor dan mendapatkan devisa ke dalam negeri ataupun investasi harus bersifat real dalam arti membangun pabrik. Karena kalau yang masuk dana hot money atau dana yang masuk ke bursa pasar modal atau bursa pasar saham, maka akan dengan mudah keluar lagi,” ujarnya.

• Rupiah dan IHSG Melemah, Analis Sarankan Pemerintah Cabut Subsidi Energi

Ia berpendapat sebaiknya pemerintah tidak mengambil solusi dengan menghentikan impor terutama impor barang mewah.

“Pemerintah mengatakan harus menyetop impor barang mewah, saya kira dampaknya tidak besar. Karena yang membeli barang mewah jumlahnya bisa dihitung dan tidak banyak. Jadi ini hanya pencitraan saja,” pungkas Hekal.

Politisi dapil Jawa Tengah itu berharap sebaiknya pemerintah melakukan cara seperti menghemat BBM atau meningkatkan produksi BBM itu sendiri, serta mengurangi pangan impor dan memberdayakan petani dalam memproduksi pengganti dari pangan impor. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)