Pemilu 2019
Hidayat Nur Wahid Minta KPU dan Pemerintah Koreksi Temuan 25 Juta Identitas Ganda DPS
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal temuan 25 juta identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Penulis: Vintoko
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal temuan 25 juta identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019.
Dilansir TribunWow.com, hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter, @hnurwahid yang diunggah pada Selasa (4/9/2018).
Awalnya, Hidayat Nur Wahid mentautkan pemberitaan yang menyebutkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan 25 juta identitas ganda pada DPS.
• Mantan Panglima TNI Sebut Kasus Korupsi di Malang Jadi Contoh agar Tak Loloskan Bacaleg Eks Koruptor
Terkait penemuan itu, Wakil Ketua MPR itu mengatakan jika jumlah itu sangat luar biasa dan banyak kecurangan.
Lebih lanjut, ia mengatakan temuan itu menjadi konfirmasi persoalan e-KTP hingga data kependudukan.
Hidayat meminta KPU dan pemerintah untuk serius menyelesaikan persoalan 25 juta pemilih ganda tersebut.
"25 juta data pemilih ganda?! Jumlah yg sangat luarbiasa banyak curangnya. Ini mengkonfirmasi temuan2 sebelumnya spt kisruh e ktp,data kependudukan&membanjir tenaga kerja asing. Kalau KPU&Pemerintah serius inginkn pemilu yg luberjurdil,koreksi dulu 25 jt data pemilih ganda tsb," tulis Hidayat Nur Wahid.
Cuitan Hidayat Nur Wahid (Capture Twitter)
Seperti dikutip dari Kompas.com, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.
Mustafa pun meminta KPU memberikan klarifikasi dan memuktahirkan data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut dia, pada Rabu (5/9/2018) KPU akan mengundang seluruh perwakilan partai politik untuk menetapkan DPT pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.
• Sekjen PKS: Kami Telah Coret Nama-nama Bacaleg yang Pernah Menjadi Terpidana Korupsi
Selain itu ia juga meminta KPU menyerahkan data para pemilih yang belum diberikan kepada partai politik.
Mustafa mengaku pihaknya baru menerima 137 juta data pemilih, sementara data KPU menunjukkan jumlah pemilih telah mencapai 185 juta orang.
"Sampai hari Senin ini data DPT yang telah ditetapkan ada 185 juta. Ada kenaikan dari data yang diserahkan ke kami sebelumnya. Kami minta itu dulu diserahkan, untuk kami olah dulu datanya," kata Mustafa.
"Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan," sambung dia.
• Cerita Fadli Zon soal Perjuangan DPR Angkat Isu Rohingya di Sidang Umum AIPA
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta KPU menunda waktu penetapan DPT sebelum seluruh data pemilih diperbarui.
Setelah itu, ia juga berharap seluruh partai politik diberikan kesempatan untuk memverifikasi data pemilih tersebut. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)
