Sandiaga Uno Sebut Pemerintah Kontrol Data BPS, Faisal Basri: Ini Tuduhan Sangat Serius

TRIBUNWOW.COM - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengenai data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui laman Twitter miliknya yang diunggah pada Kamis (30/8/2018).

Awalnya, Fasial Basri mentautkan sebuah berita yang memuat pernyataan Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menyebut apabila pemerintah telah mengontrol data BPS.

• Andi Arief: Aku Tak Mengerti Kenapa Megawati Restui Hasto Bajak Kader Demokrat untuk Gabung Jokowi

Menanggapi hal tersebut, Fasial Basri menganggap jika pernyataan tersebut adalah tuduhan yang sangat serius.

Hal itu lantaran BPS merupakan lembaga independen yang tidak boleh diintervensi siapapun.

Lebih lanjut, Fasial Basri meminta Sandiaga Uno untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Jika tidak bisa, ia meminta Sandiaga untuk meminta maaf secara terbuka, lantaran kredibilitas negara dipertaruhkan.

"Sandiaga: Pemerintah Telah Mengontrol Data BPS.

Ini tuduhan sangat serius, karena menurut undang-undang, BPS adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

Hancur semua analisis jika data yang menjadi acuan tidak kredibel.

Pemerintah bisa saja mengontrol inflasi dengan pengendalian harga (misalnya tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM bersubsidi,

serta menetapkan harga patokan untuk komoditas strategis), tetapi tidak dengan mengintervensi atau mendikte BPS.

• 5 Fakta Guru Cantik di Bangka yang Dibunuh oleh Suami, Rekayasa Bunuh Diri hingga Motif Pelaku

Pemerintah bisa menggelontorkan beras untuk keluarga miskin lebih dari satu kali ketika survei jumlah penduduk miskin dilakukan (survei dua kali setahun sudah terjadwal),

agar jumlah penduduk miskin turun, tetapi bukan dengan mendikte BPS dalam menentukan garis kemiskinan.

Bagi pimpinan dan seluruh jajaran BPS, independensinya adalah HARGA MATI.

Kalau ada tuduhan pemerintah mengendalikan BPS, hendaknya dibuktikan segera.

Jika tak bisa membuktikan, segera minta maaf secara terbuka.

Kredibilitas negara dipertaruhkan.

Tentu saja ada kelemahan BPS.

Jika secara metodologis dirasakan lemah, ayo kita sampaikan saran perbaikan," tulis Faisal Basri.

• Pelukan Berselubung Merah Putih Jokowi-Prabowo Ditiru Anak-anak, Ridwan Kamil Langsung Bikin Lomba

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, Sandiaga Uno menuding pemerintah turut campur dalam mengontrol data-data yang dikeluarkan BPS.

Ia pun mencontohkan data tersebut seperti data kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Sandiaga Uno, data yang dikeluarkan membuat seolah-olah pengangguran mengalami penurunan, padahal kenyataan di lapangan berbeda.

"Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga saat berkunjung ke Menara Kompas di Palmerah, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menyebut data soal kemiskinan yang diklaim menurun ke angka 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang per Maret 2018.

Ini pertama kalinya persentase penduduk miskin di Indonesia pada level single digit.

Namun Sandiaga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.

• Tanggapi Postingan Romli Atmasasmita soal Gerakan 2019GantiPresiden, Fadli Zon: Menyedihkan

"Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" tanya Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno juga menganggap data BPS masih mentah.

Seperi saat BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Menurut Sandi, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya.

Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

"Job nya ada tetapi tak berkualitas," ujar Sandiaga Uno. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)