Sandiaga Uno Minta Presiden Jokowi Tak Membuat Pernyataan yang Memicu Kegaduhan

TRIBUNWOW.COM - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI/Polri untuk mensosialisasikan keberhasilan program pemerintah.

Dikutip TribunWow dari KompasTV pada Jumat (24/8/2018), Sandiaga meminta Presiden Jokowi untuk tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh dan berpotensi memecah belah bangsa.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat untuk menilai sendiri pernyataan yang dilontarkan oleh Jokowi tersebut.

Ketika diwawancarai awak media, Sandi kembali menekankan perihal permasalahan ekonomi Indonesia.

• Andi Arief Kembali Mangkir dari Panggilan Bawaslu Terkait Dugaan Mahar Rp 500 M

"Ya kita harus yakini bahwa Pilpres 2019 ini adalah suatu referendum, suatu afirmasi apakah pemerintahan saat ini sudah berhasil menyelesaikan permasalahan ekonomi kita.

Lapangan kerja apakah masih mudah didapat semudah empat tahun yang lalu?

Apakah harga-harga lebih terjangkau dari empat tahun yang lalu?," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberi instruksi pada jajaran TNI dan Polri untuk membantu mensosialisasikan capaian kerja pemerintah.

• Inilah Isi Inpres Terkait Gempa Lombok

Permintaan Jokowi ini menuai kritik dari berbagai kalangan.

Termasuk dari politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut Jokowi tak tahu batas kewenangannya sebagai presiden.

"Problem Presiden kita ini: Tidak tahu batas kewenangannya sebagai Presiden. Beliau, misalnya, tidak tahu makna netralitas TNI dan Polri berarti dijauhkan dari pengaruh dan keberpihakan politik dalam bentuk apapun. Begini jadinya.

• Sindiran untuk Jokowi Terus Berdatangan, Ruhut Sitompul: Lupa ya Presiden itu Panglima Tertinggi

Bila TNI, alat negara, boleh diperintah mengampanyekan klaim keberhasilan Pemerintah, boleh bila sebaliknya TNI mengkritisi klaim keberhasilan Pemerintah? Yang pertama TNI jadi alat propaganda. Yang kedua TNI jadi oposisi. Presiden paham dua hal itu melanggar netralitas TNI?" tulis Rachland Nashidik.

(*)