Pidatonya Disebut Menyesatkan oleh Sri Mulyani, Zulkifli Hasan: Ibu Jadi Menteri Keuangan di Era SBY

Semoga kutipan dari tulisan saudara Yudi Latif di atas bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Salam," tulisnya.

• Alami Cedera di Final Bulutangkis Asian Games, Anthony Ginting Tetap Ikutan Selfie di Atas Panggung

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, 16 Agustus 2018 berpidato soal rasio utang Indonesia yang dinilai tidak aman.

Lantas, hal tersebut ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembayaran pokok utang pemerintah untuk tahun 2018 sebagian besarnya dari utang yang dibuat sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum 2015 yakni pada era Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Sri Mulyani, Zulkifli merupakan bagian dari kabinet saat itu sehingga seharusnya tahu bahwa utang yang jatuh tempo tahun ini berasal dari masa jabatannya dahulu.

Adapun 31,5 persen dari pembayaran pokok utang tahun ini turut dipakai sebagai instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau SPN Syariah dengan tenor di bawah 1 tahun.

"Itu merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?," tutur Sri Mulyani yang dilansir dari Kompas.com.

Sri Mulyani justru mempertanyakan, kenapa Zulkifli yang saat itu ada di kabinet tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran antara perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan.

Padahal, rasionya lebih tinggi dari yang sekarang.

"Jadi, ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?," tanya Sri Mulyani.

Tak hanya itu, melalui akun Facebook resmi Sri Mulyani Indarwati, Senin (20/8/2018) pagi, ia menuliskan tanggapan terkait pidato Zulkifli Hasan adalah pidato politis dan menyesatkan.

Berikut catatan Sri Mulyani yang ditulis secara lengkap melalui akun Facebooknya.

 (TribunWow.com/Woro Seto)