Jawab Zulkifli Hasan soal Utang Rp 400 T, Menkeu: Pernyataan Itu Bermuatan Politis, Menyesatkan

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%!

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade” dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," tulis Sri Mulyani.

• Faizal Assegaf Sebut Mahfud MD Tak Mungkin Khianati Jokowi meski Bertemu Said Didu

Sebelumnya diberitakan dari Tribunnews, Zulkifli Hasan selaku ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ‎dalam pidato kenegaraan, menyampaikan terdapat masalah pengelolaan utang yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK dan harus segera diselesaikan.

"Pola utang tidak aman dengan rasio 30 persen, yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018, ini yang diperhatikan," ucap Zulkifli dihadapan Presiden, anggota MPR/DPR, dan sejumlah pejabat negara.

Selain itu, dirinya menyinggung soal kemiskinan yang belum mampu diturunkan secara maksimal oleh pemerintah.‎

"Sebagai wakil rakyat dan Ketua MPR saya menegaskan tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial," kata Zulkifli, Jumat (17/8/2018).

• Soal Ketua Timses Jokowi, Teddy Gusnaidi: Jangan Kasih Tahu ke Mahfud MD

Zulkifli mengatakan, terdapat tiga persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Pertama yakni masalah kesenjangan.

"Selain itu turunya pendapatan masyarakat," tambahnya.

Selain itu permasalah ketiga yakni kestabilan harga.

Pemerintah menurut Zulkifli harus dapat mengendalikan harga kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat terjaga.

"Bapak Presiden ini titipan emak emak titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau," pungkasnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)