Fahri Minta Jokowi Transparan soal Dana Kampanye, Teddy Gusnaidi: Masak Harus Lapor ke Anda?

TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi turut memberikan tanggapan mengenai pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui laman Twitter @TeddyGusnaidi yang diunggah pada Selasa (14/8/2018).

Diketahui, sebelumnya Fahri Hamzah memberikan apresiasi kepada Sandiaga Uno soal dana kampanye.

Iapun meminta agar Joko Widodo (Jokowi) melakukan hal serupa.

Menanggapi hal tersebut, Teddy menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan.

• Laporkan Kekayaan, Sandiaga Uno: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi, Harus Berani Dipertanggung Jawabkan

@TeddyGusnaidi: "Dana kampanye masuk ke rekening khusus, harta Jokowi juga sudah dilaporkan ke KPK.
Batas dana kampanye ada, Pengeluarannya diperuntukkan untuk apa diatur dan dana kampanye diaudit.

Itu mekanismenya dan transparan. Mosok harus lapor ke elu.

Benci boleh, bodoh jangan

@Fahrihamzah."

Lebih lanjut, Teddy Gusnaidi menyebut jika Fahri Hamzah tidak mengerti apa-apa soal Undang-Undang Pemilu.

@TeddyGusnaidi: "Ya, DAPAT didanai dari APBN. @Fahrihamzah gak ngerti apa-apa soal UU Pemilu. Dia sedang membangun "Talkshow"nya untuk nafkah tahun depan.

Bagus sih.. sayangnya dia tidak punya kemampuan menguasai masalah.."

• Bahas Polling Pilpres di Twitter, Ruhut Sitompul: Lucu Banget, Kalau Bohong Jangan Tanggung-tanggung

Sementara itu, sebelumnya Fahri Hamzah memberikan apresiasi kepada Sandiaga Uno lantaran dianggap transparan soal dana kampanye.

Hal itu ia ungkapkan melalui laman Instagramnya, pada Senin (13/8/2018).

Fahri Hamzah menyebut jika jangan sampai muncul dana-dana 'hantu'.

Oleh karena itu, petahana Jokowi juga harus transparan dengan dana kampanye.

• Hasil Polling Pilpresnya Mendadak Menangkan Jokowi di Menit-menit Akhir, Said Didu: Dugaan Terbukti

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Sandiaga Uno membenarkan ada sejumlah dana yang ia berikan kepada dua parpol pendukungnya.

Dana tersebut, kata Sandiaga, akan digunakan sebagai modal kampanye dirinya bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sandiaga juga membantah adanya mahar Rp 1 triliun yang diberikannya kepada PKS dan PAN.

"Sangat tidak benar," ujar Sandiaga di Mal One Belpark, Jakarta Selatan, Minggu (12/8/2018).

Sandiaga mengatakan, pemberitaan yang menyebut dirinya mengeluarkan uang itu salah.

Ia meminta awak media memuat berita sesuai wawancara dan tidak mengadu domba.

"Ya kalau (wartawan) mau belok-belok kiri-kanan boleh, tapi jangan lari dari transkrip. Saya enggak pernah ngomong gitu. Tapi, saya bilang sudahlah ini kan pilpres yang mempersatukan. Let's be friends, let's unite," kata dia.

• Namanya Dikaitkan dengan Regulasi Peternak Sapi Perah, Gibran Rakabuming: Salah Saya Apa?

Aturan mengenai larangan bakal capres dan cawapres memberikan uang atau imbalan kepada parpol dengan tujuan memberikan dukungan telah ditegaskan dalam Pasal 228 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Jika terbukti bersalah, pencalonan bakal capres dan cawapres tersebut dapat dibatalkan.

Tak hanya itu, parpol yang terbukti menerima dana tersebut diberi sanksi berupa tidak dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilu berikutnya. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)