Pilpres 2019
Ali Ngabalin: Ulama Seharusnya Memberikan Kriteria, Bukan Menyebutkan Nama
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut menanggapi hasil Ijtima Ulama yang disampaikan beberapa waktu lalu.
Penulis: Laila N
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut menanggapi hasil Ijtima Ulama yang disampaikan beberapa waktu lalu.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan dalam acara Prime Talk yang disiarkan oleh MetroTV pada Rabu (1/7/2018).
Ali Ngabalin mengatakan apabila hasil pertemuan antara para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai koalisi dan Joko Widodo (Jokowi) menghasilkan pembahasan-pembahasan teknis terkait pemenangan sang petahana.
• Ratna Sarumpaet Bersyukur dengan Pilihan Ustaz Abdul Somad terkait Cawapres: Mari Kita Mendoakan
Ia kemudian menyoroti hasil Ijtima Ulama.
Menurut Ali Ngabalin, kubu Jokowi mengapresiasi hasil tersebut.
"Bagi saya referensi keilmuan, kita boleh melihat Ijtima Ulama itu.
Sebetulnya, perkumpulan ulama Ijtima Ulama itu menyodorkan beberapa persyaratan-persyaratan, amanah, tabligh, siddiq dan lain-lain.
Hampir tidak pernah kita temukan hasil Ijtima Ulama itu menyodorkan nama.
Itu bisa diragukan, itu bisa dipertanyakan kualifikasi, kualitas kumpulnya teman-teman (ulama) itu," kata Ngabalin.
Ali Ngabalin kemudian mengungkapkan jika ulama seharusnya mewakili suara umat, sehingga seharusnya menyodorkan kriteria, bukan nama (capres/cawapres).
"Tapi ini kan muncul nama, makanya saya bilang jangan membawa nama ulama dalam politik praktis.
Tapi ini saya laporkan kepada bapak presiden, ya Alhamdulillah, selamat demokrasi kita telah tumbuh," ucapnya.
Sementara itu, Burhanudin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia mengatakan apabila hawa politik Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
• SBY Beri Klarifikasi Data Penduduk Miskin, Jubir PSI Tantang Marwan Cik Asan Minta Maaf ke Publik
Hal tersebut tampak dari menguatnya beberapa tokoh berbasis agama.
Menurut Burhan, pekerjaan rumah (pr) bagi dua kubu nantinya adalah mencari cawapres yang dapat diterima oleh seluruh kalangan, termasuk bisa menangkal politik identitas.