Ruhut Sitompul: Kok Tega Melempar Isu Negatif Masa Lalu 08

TRIBUNWOW.COM - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompul turut mengomentari manuver politik parpol jelang Pilpres 2019.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @ruhutsitompul yang diunggah pada Kamis (26/7/2018).

Ruhut Sitompul terlihat mengomentari kubu Prabowo Subianto yang hingga saat ini belum memutuskan siapa calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mereka pilih.

Ruhut kemudian juga menyindir pihak yang tega melempar isu negatif masa lalu 08 (Prabowo).

@ruhutsitompul: “Sesama Bus Kota dilarang Saling Mendahului”, ungkapan yg paling pas utk Pak Prabowo & Koalisinya, kok tega2nya melempar isu Negatif masa lalu 08, tolong putuskan dgn baik Siapa Cawapresnya jgn coba2 mau jadi Capres, dan Pak Prabowo sebagai Capres sudah Paten VS Pak JOKOWI MERDEKA.

• Politisi Demokrat dan PKS Debat soal Cawapres Prabowo, Ali Ngabalin Usulkan Nama Amien Rais

Diketahui, hingga saat ini, baik kubu Prabowo maupun Jokowi belum mengumumkan siapa cawapres yang akan mereka usung.

Jokowi mengaku sudah mengantongi nama cawapresnya, tapi menunggu momen untuk membuka ke publik.

Sedangkan Prabowo baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Demokrat, namun dalam pertemuan tersebut keduanya mengaku belum membicarakan mengenai cawapres.

Sementara itu, terkait isu negatif mengenai Prabowo, isu tersebut kembali mengemuka ke publik jelang Pemilu 2019.

Seperti diberitakan Kompas.com, saat acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/7/2018).

Dalam acara tersebut, turut hadir beberapa tokoh, termasuk politisi Gerindra dan PDIP.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, apabila ketua umum partainya, Prabowo Subianto, terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2019, penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan akan lebih baik ketimbang pada pemerintahan Joko Widodo.

"Di zaman Jokowi, kasus Novel Baswedan sudah masuk 16 bulan, tapi tidak ada tanda- tanda titik terang," ujar Andre.

"Nanti kalau Prabowo Subianto menjadi Presiden, tiga bulan, atau 100 hari, kasus itu kami targetkan selesai. Kalau tidak bisa, Kapolrinya kami copot. Inilah bedanya komitmen antara Prabowo dengan Pak Jokowi," kata dia.

Pernyataan Andre memancing polemik dalam acara diskusi tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang juga menjadi narasumber acara itu kemudian melontarkan celetukan mengenai kasus Prabowo di masa lalu.

"Loh, yang hilang dulu itu bagaimana, Bos...?" kata Masinton.

Pernyataan Masinton merujuk pada peristiwa penculikan aktivis menjelang jatuhnya Presiden kedua RI Soeharto pada periode 1997-1998.

Andre yang menyadari ketua umumnya disindir Masinton langsung mengklarifikasi hal itu.

"Kalau soal penculikan aktivis, silakan tanyakan ke Pak Wiranto yang saat itu adalah Panglima ABRI dan saat ini menjadi Menko Polhukam-nya Pak Jokowi," ujar Andre.

Menurut Andre, isu penculikan aktivis sudah tidak relevan lagi diarahkan kepada sosok Prabowo Subianto yang saat peristiwa itu terjadi menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elite TNI Angkatan Darat.

"Itu hanya kaset rusak yang diputar terus pas Pemilu," sambungnya.

• Persiapan Ahmad Dhani untuk Pileg 2019, Faktor Prabowo hingga Siap Jual Rumah

Sebelumnya, Gerindra juga sempat memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut.

Seperti yang tampak dari laman Twitter resmi @Gerindra yang diunggah pada Jumat (13/7/2018).

Gerindra mengatakan jika isu Prabowo sebagai pelaku pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) adalah sebuah fitnah.

Gerindra menyebut jika isu itu sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu yang merupakan persaingan masa lalu.

Tak hanya itu, Gerindra mengungkapkan apabila ada beberapa senior yang masih menganggap Prabowo Subianto sebagai sebuah ancaman.

Sehingga isu tersebut kembali dimunculkan untuk memprovokasi rakyat.

"Fitnah yang ditujukan kepada Pak @Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu yang merupakan sisa persaingan masa lalu.

Ada beberapa senior yang masih menganggap Pak @Prabowo adalah ancaman.

Lantas isu HAM ini dimunculkan kembali untuk memprovokasi rakyat.

Jadi tolong bagi lawan politik Pak @prabowo, para purnawirawan senior, jangan memfitnah Pak @prabowo dengan membangun opini negatif melalui cerita fiktif.

Berikan contoh kepada para junior dan rakyat Indonesia, cara berkompetisi yang sehat sebagaimana layaknya seorang ksatria.

Memprihatinkan, kebebasan mengungkapkan pendapat lewat medsos saudara salahkan-gunakan untuk merekayasa dan menebar fitnah.

Makin memprihatinkan lagi, fitnah saudara gunakan sebagai senjata syahwat politik untuk membunuh karakter lawan politik dengan fitnah.

Hanya mereka yang pernah menjadi korban fitnah yang bisa merasakan maka mengerti penderitaan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM," tulis Gerindra.

• Menkumham Akui Ruangan yang Ditunjukkan Setya Novanto adalah Sel Palsu, Berikut Kejanggalannya

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)