SBY: Saya Bukan Bawahan Jokowi, Ngabalin Hati-hati kalau Berbicara

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan peringatan kepada Tenaga Ahli Utama KSP Ali Ngabalin.

Hal tersebut tampak dari siarakan KompasTV, Rabu (25/7/2018) malam.

Sebelumnya, SBY memberikan peringatakan kepada Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang menyebut apabila Jokowi-SBY gagal nyapres karena permintaan cawapres.

Seorang wartawan kemudian meminta konfirmasi mengenai pernyataan Ali Ngabalin.

• OC Kaligis Sempat Bersitegang dengan Petugas saat Sejumlah Barang Mewah di Selnya akan Disita

Di mana Ali Ngabalin mengatakan tidak benar ada hambatan antara Demokrat dengan Jokowi karena Jokowi sudah mengatakan pasti  AHY jadi menteri, dan hal tersebut juga sudah deal dengan SBY.

SBY kemudian dibilang pamit (beralih ke Prabowo) tanpa izin.

Menanggapi hal tersebut, SBY menegaskan jika dirinya bukan anak buah Jokowi, sehingga tidak perlu izin untuk menjalin koalisi dengan siapapun.

"Saya tidak perlu izin dari beliau, SBY bukan bawahan Jokowi, Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi," tegas SBY yang kemudian disambut tepuk tangan oleh audience.

SBY mengatakan jika dirinya dengan Jokowi saling menghormati, oleh karena itu ia meminta Ali Ngabalin untuk hati-hati dalam berbicara.

"Kami saling hormat menghormati, kalau itu keluar dari Ngabalin, hati-hati juga berbicara," ungkap SBY.

"Begini, saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi ada hambatan dalam berkoalisi."

"Silahkan ditafsirkan sendiri, bukan dengan Pak Jokowi, insya Allah hubungan saya dengan Pak Jokowi tetap baik, beliau presiden kita, tetapi jangan mensimplifikasi, mereduksi, kemudian menggeser persoalan, seolah-olah hambatan itu saya dengan Pak Jokowi, tidak ada."

"Tidak ada kata-kata harus minta izin, saya tidak tahu sekolahnya di mana saya tidak tahu."

Diketahui, SBY menggelar jumpa pers dan mengungkapkan hubungannya dengan Jokowi, serta kemungkinannya berkoalisi dengan Prabowo.

Menurut SBY, ada hambatan yang membuat pihaknya tidak berkoalisi dengan Jokowi.

SBY juga membantah jika hal itu karena urusan cawapres.

"Tidak pernah, termasuk yang disebut-sebut AHY, silahkan ditanyakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Demokrat," ungkapnya.

"Jadi kami selama melakukan 5 kali pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres, kami tidak pernah meminta, dan beliau juga tidak pernah menawari posisi itu," sambungnya.

SBY lantas menjelaskan perubahan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

"Saya harus mengatakan nampaknya ada hambatan bagi Demokrat untuk berada dalam koalisi. Sungguh pun saya benar-benar merasakan kesungguhan Pak Jokowi untuk mengajak kami, tetapi saya mengetahui tanpa harus saya sampaikan dari mana sumbernya, memang tidak terbuka jalan bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan beliau," ujar SBY.

• Sel Setnov dan Nazaruddin di Lapas Sukamiskin Sempit dan Kumuh, Najwa Shihab Ungkap Hal Berbeda

Sementara itu, sebelumnya SBY menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan ini, Prabowo dan SBY menjalin sejumlah kesepakatan yang nantinya akan menentukan koalisi mereka.

Seperti:

1. Berupaya dan berkontribusi dalam Pemilu atau Pilpres yang jujur dan adil.

2. Terkait Permasalahan Bangsa

a. Eknomi dan kesejahteraan rakyat

-Seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dengan infrastruktur.

-Situasi monoter, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah, kondisi fiskal termasuk beban APBN Indonesia.

-Investasi yang belum berjalan penuh.

-Kebijakan pajak yang harus adil dan tidak membebani rakyat tapi juga mampu menggerakkan roda investasi.

-Situasi energi seperti kenaikan harga minyak dunia, kenaikan BBM dan tarif dasar listrik serta beban Pertamina.

-Penghasilan golongan orang kurang mampu.

b. Keadilan hukum dan HAM

Penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih dan bebas dari intervensi hingga hukum tidak menjadi alat politik.

c. Politik dan Demokrasi

Implementasi konstitusi dan undang-undang ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan bernegara.

Kemudian pentingnya check and balances antar lembaga negara.

Termasuk independesi masing-masing lembaga negara.

Ada juga kebebasan pers hingga penertiban hoaks dan fitnah.

d. Persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme

SBY mengatakan jika ia sependapat dengan Prabowo di mana radikalisme dan ektremisme hingga kekerasan terjadi dengan dalih apapun.

Menolak islampobia dan sikap terlalu mudah mencap kelompok tertentu sebagai kelompok radikal.

e. Ideologi dan dasar negara

Menjalankan Pancasila dan UUD 1945.

Menolak dan mencegah hadirnya ideologi lain yang mengancam Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, dan pikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

3. Kemungkinan terjalinnya koalisi

SBY mengatakan jika dalam pertemuan tersebut kemungkinan partainya akan menjalin koalisi dengan Gerindra dan partai lainnya.

"Jalan membuka koalisi ini terbuka lebar, apalagi setelah kami sepakat atas yang menjadi persoalan bangsa 5 tahun ke depan, sepakat apa yang diinginkan rakyat hingga golongan bawah," ucap SBY.

SBY juga menyebut dirinya memiliki pandangan yang sama dengan Gerindra.

Selanjutnya, SBY menyatakan akan melakukan pembahasan lebih mendalam di Majelis Tinggi Partai Demokrat yang nantinya akan memutuskan koalisi dan capres-cawapres yang akan diusung. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Ferdinand Hutahaean: Utang Kita Banyak Disembunyikan di BUMN