Sindir Tommy Soeharto, Pengamat Politik: Tiap Lihat Dia, Saya Teringat Monopoli Cengkeh dan Mobnas
Burhanuddin Muhtadi memberikan sindiran kepada anak mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
"Apakah KKN sekarang lebih baik. Korupsi di mana-mana. OTT setiap hari hampir ada. OTT setiap hari dari partai mana? Dijawab di situ memperlihatkan selama reformasi ini seharusnya membuat yang tidak baik menjadi baik," ujar Tommy.
Ia pun juga mengaitkan KKN tersebut dengan kesejahteraan petani.
"Nyatanya tidak berjalan semestinya, bahkan rakyat semakin terpuruk. Bahkan di Pulau Jawa yang namanya petani hanya 30 persen, yang 70 persen sebagai buruh karena lahannya sudah dijual," katanya.
Selain itu, Tommy pun juga menambahkan kritikannya terkait pemerintah sekarang yang terus mengutang.
• DPD Partai Demokrat Jatim Dukung Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Iya Nggak Apa-Apa
"Kita sangat prihatin sekali 20 tahun kita telah melakukan reformasi bukan kemajuan tapi keprihatinan. Kita punya utang sampai Rp 5.000 triliun menurut laporan BI, dan bahkan menurut Indev sudah Rp 7.000 triliun utang kita yang dengan bunga tinggi, dan kita tidak tahu kapan kembali," ujar Tommy, Senin (11/7/2018).
Tommy pun menambahkan jika sebenarnya berhutang itu adalah hal yang wajar.
"Utang wajar tapi kita harus tahu kapan utang bisa dilunasi," tambah Tommy.
Selain itu, dalam pidatonya, dia menyoroti tentang investasi asing dan masih banyaknya impor yang dilakukan pemerintah.
Padahal, menurut anak bungsu Soeharto ini, sumber daya alam berlimpah.
"Sekarang juga investasi asing bukan hanya membawa modal tapi juga membawa orangnya seperti yang disampaikan Mbak Titiek tadi. Ini memprihatinkan, sementara pengangguran di Indonesia semakin meningkat yang tidak mendapatkan penyaluran yang baik," ucapnya.
• Fahri Hamzah: Seandainya KPK Benar, Artinya Jokowi Tidak Benar
Selain itu, Tommy juga mengkritik dana desa yang selama ini dinilai untuk kemajuan desa.
Menurutnya, dana tersebut hanya untuk pembangunan infrastruktur yang dia nilai tak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Seperti dana desa kesannya baik, dana desa untuk memakmuran tapi faktanya hanya bisa untuk infratrustur. Bagaimana infrastruktur itu bisa memakmurkan rakyat, jelas itu tidak bisa," ucap Tommy.
"Ternyata hal tersebut tidak lain adalah pengalihan anggaran dari APBN dan APBD di infrastruktur yang sebelumnya ada, dialihkan ke dana desa. Seolah dana desa ada untuk kemakmuran, ternyata faktanya berbeda," tuturnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)
