Fahri Hamzah: Seandainya KPK Benar, Artinya Jokowi Tidak Benar
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan komentar terkait presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan komentar terkait presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Minggu (22/7/2018), Fahri mengatakan perbandingan jika KPK benar maka Jokowi-lah yang salah.
Di kicauan tersebut Fahri mempertanyakan tugas presiden yang seharusnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ia menyebut jika setiap hari dalam 4 tahun korupsi bertambah semakin banyak.
"Seandainya @KPK_RI benar, artinya presiden @jokowi tidak benar. Kenapa korupsi semakin banyak? Bukankah tugas presiden menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN?
Nyatanya setiap hari dalam 4 tahun ini korupsi tambah banyak. Siapa salah siapa benar?" tulis Fahri.
• Anies Baswedan Soal Jalan Sudirman - Thamrin: Hari Ini, 22 Juli Rencana Itu Tunai !
"Seandainya @KPK_RI benar soal Lapas Sukamiskin, artinya presiden @Jokowi gagal sebab Lapas itu di bawah kabinet khususnya @Kemenkumham_RI yang diduga ada pembiaran.
Lalu siapa sebenarnya yang benar @jokowi atau @KPK_RI ? Masak yg terus dikorbankan pejabat bawahan?" kicau Fahri Hamzah.
• Fahri Hamzah Khawatir BUMN Alami Masalah Besar, Jubir PSI Justru Sebut Ada Kenaikan Nilai Aset
Selain itu, Fahri juga menyoroti banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK berada di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berikut ini tweet dari Fahri Hamzah yang dikutip oleh TribunWow.com.
"Seandainya @KPK_RI benar berarti @jokowi gagal membina pejabat kepala daerah sebab penangkapan terus terjadi dan semakin hari semakin banyak.
Bukankah @Kemendagri_RI anggota kabinet? Apa yang kabinet @jokowi lakukan sudah 4 tahun kepala daerah jadi tangkapan ??
Seandainya @KPK_RI benar artinya presiden @jokowi dapat disebut memimpin pemerintahan korup.
Sebab setiap hari katanya ada maling APBN di pusat dan di daerah, di eksekutif dan juga legislatif. @KPK_RI dan @jokowi diam artinya ada yg benar ada yang salah? Masak diam?
Ada banyak sekali paradox di negeri ini di bawah pimpinan presiden @jokowi dengan tugas membangun pemerintahan yang bersih dan korupsi kolusi dan nepotisme.
