Ikut Pemilu Legislatif 2019 atau Tidak? Inilah Keputusan Fahri Hamzah

Selain itu, Fahri disebut setuju beradaptasi dengan arahan yang diberikan.

Namun, tujuh pekan berselang, pimpinan PKS menilai, tidak ada perubahan pola komunikasi politik yang dilakukan Fahri.

Bahkan, menurut Sohibul, timbul kesan adanya silang pendapat antara Fahri selaku Wakil Ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya.

Silang pendapat itu di antaranya terkait wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR, serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, WKMS (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK," kata Sohibul.

"Silang pendapat yang terbuka antara FH dan pimpinan partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS," ujarnya.

Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pintu jika Fahri Hamzah tetap ingin bergabung di PKS.

"Tentu kami gembira jika Pak Fahri ingin tetap di PKS. Tapi tentu jika seseorang mengganggap itu adalah rumahnya akan sama-sama menjaga rumah tersebut, bukan malah melakukan aksi yang membuat penghuni rumah tidak nyaman," ujar Mardani melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2018).

Sementara itu, Fahri mengatakan, banyak partai mengajaknya bergabung, salah satunya Partai Golkar.

Menurut Fahri ajakan untuk bergabung ke Partai Golkar merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Meski demikian, ia belum memutuskan apakah dirinya dengan Partai Golkar setelah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).