Balas Cuitan Indra J Piliang, Rustam Ibrahim: Fahri Hamzah Mau Nyaleg dari Partai Apa?

TRIBUNWOW.COM - Dikrektur LP3ES Rustam Ibrahim mempertanyakan langkah Fahri Hamzah jika ingin menjadi anggota legislatif.

Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter @RustamIbrahim kicauan tersebut diunggah pada Sabtu (14/7/2018).

Mulanya, politukus Golkar Indra J Piliang menuliskan cuitan yang menyebut Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, adalah politisi favoritnya.

"Sy memfavoritkan @Fahrihamzah @budimandjatmiko & @fadlizon. Pengennya @AndiArief__ pun terpilih dari Lampung II thn dpn, sehingga favorit sy nambah. Atau @hanifdhakiri balik ke DPR, biar keahliannya dlm berdebat bisa difavoritkan pirsawan," tulis Indra J Piliang.

• Anies Baswedan Pertanyakan Proyek 6 Tol di Jakarta, Addie MS: Sudahlah, Mending Fokus Asian Games

Menanggapi cuitan Indra J Piliang itu, Rustam lantas menanyakan posisi Fahri Hamzah jika ingin maju kembali sebagai anggota legislatif.

"Numpang nanya aja? Fahri @Fahrihamzah akan nyaleg dari partai apa? Nanya serius," tulis Rustam Ibrahim.

Diketahui sebelumnya, DPP Partai Keadilan Sejahtera menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016, terkait pemecatan Fahri Hamzah.

Surat tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.

Dalam penjelasannya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Fahri Hamzah sebelumnya telah dipanggil Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada 1 September 2015.

Selain dirinya dan Fahri, pertemuan itu juga diikuti pimpinan Majelis Syuro PKS.

• Nadirsyah Hosen Puji Jawaban Menteri Susi Pudjiastuti saat Dikritik Fahri Hamzah

Dalam pertemuan, Ketua Majelis Syuro menyampaikan arahan kepada Fahri agar ia menjaga kedisiplinan dan kesantunan dalam setiap kali menyampaikan pendapat ke publik. Hal itu diingatkan untuk menghindari munculnya kontroversi dan stigma negatif publik terhadap partai.

"Terlebih lagi, posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS," kata Sohibul dalam penjelasannya seperti yang dikutip dari laman www.pks.or.id, Senin (4/4/2016).

Arahan itu diberikan menyusul adanya sejumlah pernyataan Fahri yang dianggap kontroversial oleh DPP PKS, di antaranya menyebut anggota DPR "rada-rada beloon" yang berujung pada dijatuhkannya sanksi ringan kepada Fahri oleh MKD.

Kemudian, Fahri mengatasnamakan DPR dan menyatakan sepakat untuk membubarkan KPK, serta pasang badan untuk tujuh megaproyek DPR yang bukan merupakan arahan DPP

"Presiden PKS juga menyampaikan pendapatnya, yang pada intinya bahwa FH sebagai pimpinan DPR RI daripada mengangkat gagasan 7 proyek DPR RI yang berbiaya mahal lebih baik melakukan terobosan-terobosan substantif berupa transformasi struktural melalui perbaikan dan pengusulan beragam rancangan undang-undang di DPR RI," kata Sohibul seperti yang dilansir dari Kompas.com.