Sebut Presiden Gagal Paham, Fahri Hamzah Beri Penjelasan soal Konsep Dasar Demokrasi hingga HAM

Tapi di otak pejabat kita yang Gak paham hukum dan HAM enak saja, “dia kan mantan koruptor, ya sudah” gitu aja mikirnya.

Banyak yang dukung karena Sama2 “Gak nyampe”.

Bahkan ada seorang pejabat senior dari partai bernafas agama yang menjadikan ini sebagai kampanye.

“Kami konsisten mendukung KPU menolak mantan napi korupsi menjadi caleg”.

Demikian yg dia sampaikan. Dia lupa bahwa dalam agama pun tak ada mantan penjahat.

Tuhan menerima Tobat."

Dalam agama, nabi Kira2 mengatakan, “semakin baik kalian sebagai orang jahil semakin baik kalian dalam Islam, kalau paham”. Jadi bahkan mantan bisa lebih.

Aku daripada yang belum.

Sehingga kalau mau nyinyir bilang aja “mana lebih baik mantan atau calon koruptor?”.

Begitulah pula demokrasi, ia meletakkan manusia sama depan hukum sampai UU merampasnya.

Maka hak2 rakyat dalam demokrasi hanya boleh dirampas dengan UU. Tidak boleh dengan aturan di bawahnya.

Tidak boleh PP, Perpres, PKPU apalagi SOP...hanya UU yg dibuat bersama di DPR.

Dalam kerangka itu, dengan perspektif itu saya juga menolak kewenangan “penyesuaian harga” BBM oleh pemerintah tanpa kewenangan UU.

Paling tidak preaiden harus berani keluarkan Perpu sebab kelak Perpu akan melalui persetujuan DPR juga. Kalau sekarang ini ngawur.

Padahal menaikkan harga BBM adalah peristiwa merampas hak2 rakyat berupa subsidi. Maka subsidi jangan dirampas begitu saja dong. Enak aja.