Situs KPU Diserang Hacker, Fadli Zon: Merusak Kredibilitas dan Psikologi Publik

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapan soal website Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengalami serangan dari hacker.

Dilansir TribunWow.com dari melalui akun Twitter @fadlizon yang diposting pada Senin (2/7/2018), menurut Alumnus UI jurusan Sastra Rusia itu, peretasan situs KPU menjadi perhatian serius.

Terlebih, menurutnya, alasan Indonesia tidak bisa menggunakan online vote, lantaran di Indonesia masih lemah soal keamanan siber.

Setelah itu, Fadli Zon menilai jika kejadian seperti ini bisa merusa kredibilitas KPU dan merusak psikologi publik.

• Hidayat Nur Wahid: Sejak Awal PKS Tidak Pernah Mencalonkan Napi Koruptor

Inilah 18 cuitan Fadli Zon selengkapnya:

"1) Kasus peretasan situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) sejak akhir pekan lalu, yg membuat hasil penghitungan Pilkada Serentak 2018 tak bisa diakses oleh publik, hrs mnjd perhatian serius.

2) Salah satu hambatan knp kita belum bisa melangkah ke arah ‘paperless election’ atau mulai menggunakan mesin voting dalam Pemilu adlh masih lemahnya jaminan keamanan dunia siber di negeri kita.

3) Penyelenggara tak mampu menjamin keamanan suara rakyat dari serangan siber.

4) Adanya peretasan situs KPU di tengah momen krusial Pilkada Serentak 2018 menunjukkan pengamanan situs KPU sangatlah lemah.

5) Apalagi, sesudah lewat beberapa hari, kasus peretasan itu belum juga bisa ditangani seratus persen. KPU dan pemerintah menanganinya secara amatiran dan tak serius.

6) Sejauh ini, untuk mengatasi peretasan, KPU menerapkan sistem buka tutup. Meskipun bisa mengurangi efek kerusakan, menurut sy cara tsb tak bisa dipertahankan, krn bisa mengurangi kualitas transparansi penyelenggaraan Pilkada.

7) Mestinya KPU punya skenario canggih, baik mencegah maupun mengatasi kasus semacam ini. Kita bisa lihat bagaimana dunia perbankan relatif bisa bertahan dari serangan siber dan aman dari retasan.

8) Anggaran @KPU_RI kan sgt besar, mestinya dgn anggaran besar itu KPU bs membangun sistem keamanan siber ‘ultra secure’. Dalam APBN 2018, anggarannya Rp26 triliun untuk pesta demokrasi 2018, baik pelaksanaan Pilkada serentak maupun persiapan Pemilu 2019.

9) KPU tercatat merupakan lembaga kedua sesudah kepolisian yang mendapat alokasi anggaran terbesar pada APBN 2018, yaitu sebesar Rp12,5 triliun.

10) Apalagi, KPU sebenarnya sdh punya pengalaman dengan ancaman peretasan, seperti pernah terjadi pd awal Februari 2017, pd saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama.