Beberkan Data, Fadli Zon: Kritik Prabowo Sudah Benar dan Tidak Asal Bunyi, Ini Rezim Raja Utang

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut meluruskan kritik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada pemerintah.

Diketahui, kritik Prabowo dan Gerindra soal utang sempat menuai banyak tanggapan dan kontroversi.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya pada Selasa (26/6/2018).

Menurut Fadli Zon, apa yang disampaikan oleh Prabowo dan Gerindra sudah benar dan tidak asal bunyi.

• 16 Paslon Kepala Daerah Harus Melawan Kotak Kosong, Ini yang Terjadi Jika Mereka Kalah Suara

Ia pun membeberkan sejumlah data, seperti PDB dan rasio utang dari beberapa tahun terakhir.

Dengan data tersebut, Fadli Zon mengatakan jika rezim ini memanglah rezim utang.

Berikut pernyataannya:

"1) Kritik Ketua Umum @Gerindra @prabowo ttg bahaya utang Indonesia yg telah menyentuh angka Rp9.000 triliun telah memancing banyak tanggapan.

2) Kritik itu disampaikan saat memberikan ceramah di rumah dinas Ketua MPR RI, Senin, 25 Juni 2018.

Saya menilai, peringatan itu sangat wajar dan data yg diajukan P @prabowo juga akurat. @Gerindra

• Tjahjo Kumolo Terdaftar DPT Ganda, Said Didu Pertanyakan Kerja KPUD

3) Utang itu seperti api. Jika kecil ia jadi teman.

Tapi jika besar, atau tak terkelola, bisa jadi sumber malapetaka.

P @prabowo hanya memberikan peringatan.

Jangan sampai rumah kita harus terbakar dulu untuk membuktikan jika api itu bisa berbahaya.

4) Jangan lupa, hampir semua krisis ekonomi yg pernah terjadi itu selalu terkait dgn utang.

Krisis Amerika Latin pd dekade 1980-an, krisis Asia pd tahun 1997/1998, atau krisis finansial global tahun 2008, semuanya bermula dari krisis utang.

• Ridwan Kamil Ungkap 10 Bantahan terkait Fitnah dan Ghibah yang Menyerangnya

5) Sehingga, kita harus melihat masalah utang ini dari potensinya terhadap krisis, jadi bukan hanya dari rasio teknis ini dan itu yg seringkali menyamarkan kondisi sebenarnya.

6) Data yg disampaikan P @prabowo adalah data resmi milik pemerintah sendiri. Itu angka per 31 Desember 2017.

7) Itu sebabnya sy heran jika ada menteri yg menanggapi kritik P @prabowo ini dgn mempertanyakan akurasi data atau mempertanyakan penguasaan Pak Prabowo atas persoalan utang.

8) Drpd berdalih ttg amannya jumlah utang kita saat ini, sy kira lebih baik pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan menyusun langkah-langkah tambahan seandainya akumulasi utang kita semakin tak terkontrol. Itu jauh lebih produktif.

9) Per akhir Desember 2017, utang Lembaga Keuangan Publik Bruto adalah sebesar Rp3.733.276 miliar.
Posisi Utang Perusahaan BUMN Bukan Lembaga Keuangan Bruto sebesar Rp610.780 miliar.

• Teddy Gusnaidi Larang Tim Sukses dan Calon Kepala Daerah untuk Ikut Berisik: Masyarakat Punya Sikap

10) Jika ditotal, keduanya bernilai Rp4.344,06 triliun.

Sementara itu, jumlah utang Pemerintah pusat adalah sebesar Rp3.938,45 triliun.

Jadi, utang sektor publik kita akhir 2017 adlh sebesar Rp8.282,51 triliun.

11) Itu baru utang sektor publik, belum menghitung utang swasta.

Utang sektor publik terdiri dari tiga komponen, yaitu utang pemerintah pusat, utang Bank Indonesia, serta utang BUMN.

Sbg catatan, posisi utang swasta per Februari 2018 adlh sebesar Rp2.351,7 triliun.

12) Jadi, sekali lagi, angka yg disampaikan P @prabowo itu adlh angka per 31 Desember 2017.

Saat ini jumlahnya tentu sudah bertambah lagi.

• Imbauan Para Tokoh Terkait Pilkada Serentak, Jaga Ketertiban hingga Memilih Pemimpin Terbaik

13) Dlm catatan sy, per 30 April 2018 posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun.

Angka itu berasal dari pinjaman sebesar Rp773,47 triliun dan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.407,14 triliun.

14) Peringatan mengenai bahaya utang ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, krn pada Maret lalu jg sudah pernah diingatkan oleh para ekonom INDEF.

15) Meskipun akumulasi utang kita terus membesar, namun terbukti utang kita tdk produktif.

Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberian nilai tambah, serta terhadap angkatan kerja tak terlihat.

Penilaian tsb bukan disampaikan oleh politisi, tapi oleh para ekonom.

16) Sy menilai agresivitas pemerintah dlm berutang memang pantas untuk dikritik. Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp2.604,93 triliun. Kini angkanya sudah mencapai Rp4.180,61 triliun.

17) Jadi, dalam tiga setengah tahun utang kita bertambah lebih dari Rp1.500 triliun.

• Pamer Jari Kelingking usai Nyoblos, Anji eks Drive Jadi Pemilih Pertama yang Datang ke TPS

18) Celakanya, meski pertumbuhan utang kita mencapai 13 hingga 14 persen per tahun selama pemerintahan Presiden @jokowi , namun dalam tiga tahun terakhir perekonomian kita hanya bisa tumbuh di limit 5 persen saja. Mentok.

19) Itu bukti bahwa utang kita tidak produktif, sehingga memang pantas dikritik. @jokowi

20) Pemerintah jangan selalu berkelit bahwa rasio utang kita terhadap PDB masih di bawah 60 persen, sehingga dikesankan seolah masih aman. @jokowi

21) Sebab, meskipun rasio utang kita masih di bawah 60 persen, selama tiga tahun pemerintahan @jokowi, rasionya terus meningkat.

22) Jangan lupa, sebelum pemerintahan @jokowi, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya telah turun.

Selama dua periode pemerintahan SBY, ia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari angka 57 persen menjadi tinggal 24 persen saja pada 2014.

23) Pada saat bersamaan, dalam sepuluh tahun pemerintahannya @SBYudhoyono hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun saja. Secara makro, catatannya cukup bagus.

• Usai SBY, Muhammad Haris Berterima Kasih kepada Tito Karnavian: Kinerja Terbaik Polri bagi Rakyat

24) Sayangnya, catatan baik itu kini melorot lagi di era Presiden @jokowi.

Sejak 2015, rasio utang kita terhadap PDB kembali naik. Tahun 2017, rasionya bahkan telah berada di angka 34,82 persen.

25) Lagi pula, batas 60 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebaiknya tdk dijadikan satu-satunya acuan pemerintah. Rasio tsb tak selalu akurat menunjukkan tingkat kesehatan fiskal negara kita.

26) Untuk keperluan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, kita seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap pendapatan negara.

27) Pendapatan negara itulah yg nantinya digunakan untuk membayar beban utang. Masalahnya, selama pemerintahan @jokowi, rasio utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

28) Pada 2014, rasio utang terhadap pendapatan negara masih berada di angka 168,3 persen. Tahun 2015 dan 2016 rasionya naik menjadi 209,9 persen dan 225,4 persen.

• Fakta-fakta Kombes Polisi Aniaya 7 Anak Buahnya, Kronologi hingga Penanganan Kasus

29) Terakhir, pada 2017 silam, rasionya terus meningkat menjadi 237,9 persen. Artinya jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan negara kita.

30) Bgmn bisa pemerintah @jokowi menyebut posisi utang kita masih aman jika untuk membayar bunga dan cicilan utang harus dilakukan dgn menambah utang?

31) Utang baru bisa dianggap aman jika pelunasannya tidak mengganggu likuiditas. Manajemen utang gaya gali lubang tutup lubang ini berbahaya. Tidak boleh diteruskan.

32) Jadi, kritik P @prabowo sudah benar. P Prabowo dan @Gerindra tidak asal bunyi dalam mengkritik soal utang ini.

Mahal sekali harga yg akan kita bayar jika pemerintah tak bisa dikritik dan diingatkan. Ini memang rezim raja utang," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)