Soal PP THR dan Gaji ke-13, Eddy Soeparno: Kebijakan Populis yang Terkesan Dipaksakan

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno memberikan tanggapannya terkait peraturan pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya melalui akun Twitternya, @eddy_soeparno, yang diunggah pada Minggu (3/6/2018). 

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

"Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan," lanjut dia dikutip dari Kompas.com.

Jokowi berharap pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan namun juga berimbas pada peningkatan kinerja.

• Kehilangan Menantu Kesayangan, Ini yang Dilakukan Ratu Elizabeth II Pada Pemakaman Putri Diana!

Menanggapi kebijakan tersebut, Eddy Soeparno menyatakan bahwa polemik mengenai THR dan Gaji ke-13 masih belum jelas.

Politisi PAN itu menanyakan sumber dana dalam pemberian THR dan Gaji ke-13 itu.

Dirinya mendesak agar pemerintah segera menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait polemik tersebut. 

Eddy berharap agar sumber dana tidak berasal dari APBD, lantaran tidak semua pemerintah daerah sanggup membayar THR dan Gaji ke-13 itu.

"1. Polemik mengenai THR dan Gaji ke-13 nampaknya masih belum berakhir. Berbagai pihak, termasuk Pemerintah daerah pun kini dibuat bingung, dari mana sebenarnya dana untuk membayar THR dan Gaji ke-13 itu?
#THRdanGaji13," tulis Eddy Soeparno. 

Berikut cuitan lengkap Eddy Soeparno mengenai polemik THR dan Gaji ke-13: 

"1. Polemik mengenai THR dan Gaji ke-13 nampaknya masih belum berakhir. Berbagai pihak, termasuk Pemerintah daerah pun kini dibuat bingung, dari mana sebenarnya dana untuk membayar THR dan Gaji ke-13 itu?
#THRdanGaji13

2. Pemerintah nampaknya harus menjelaskan secara terbuka kepada publik soal THR dan gaji ke-13 yg anggaranya membengkak ini. Jangan sampai menimbulkan kekisruhan terutama bagi Pemerintah Daerah yang kesulitan membayar.
#THRdanGaji13

3. Selain itu, bagi Pemerintah Daerah yang terpaksa dan memungkinkan menggunakan dana di luar anggaran yang sudah direncanakan, bagaimana kemudian statusnya? Mereka bisa terkena tanggung jawab secara administrasi dan hukum, akibat kebijakan tersebut.
#THRdanGaji13

• Sindir Cuitan Fahri Hamzah, Jubir PSI: Hanya Menyinyiri dan Terkesan Menghambat