Jawab Cuitan Putri Gus Dur soal Hak Keuangan Pejabat BPIP, Mahfud MD Beberkan Fakta Sebaliknya

TRIBUNWOW.COM - Ahli Hukum Tata Negara, mahfud MD menjawab cuitan putri Sulung Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid soal hak keuangan dan fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @mohmahfudmd yang ia tuliskan pada Selasa (29/5/2018).

Mulanya, Alissa Wahid menuliskan beberapa cuitan soal kontroversi pemberian hak keuangan untuk pejabat BPIP.

Dalam cuitannya tersebut, Alissa mengaku mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh BPIP hingga awal 2018 belum mendapatkan gaji.

Ia masih berprasangka baik, namun denagn beredarnya berita tersebut ia menilai bahwa soal gaji BPIP dapat melukai hati rakyat.

• Cara Ashanty Pergoki ART-nya yang Asyik Tiduran Santai Jadi Sorotan

Ia berharap hal tersebut bisa dikaji ulang.

Alissa mengaku sangat kenal dengan para pejabat BPIP, seperti Buya Maarif, kang Yudi Latif, pak Sudhamek AWS, pak Mahfud yang mereka merupakan tokoh berjuang demi kepentingan Indonesia.

Inilah puluhan cuitan Alissa Wahid:

"Gaji BPIP.Sampai awal 2018, saya dengar bahwa anggaran untuk UKP-PIP belum ada. Tidak ada gaji. Tokoh2 & tim bekerja tanpa tunjangan apapun.

Untuk itu, saya berprasangka baik kalau daftar gaji yang sekarang beredar juga bukan permintaan beliau2.

Tetapi, dengan beredarnya daftar gaji BPIP tersebut, kita juga tidak bisa mengelak bahwa besarannya mengejutkan dan mungkin melukai rasa keadilan rakyat di lapisan terendah. Bagaimanapun, ini lembaga ideologi negara. Soal nilai luhur, jadi perspektif utama.

Saya masih berharap soal gaji BPIP dipertimbangkan ulang. Mungkin bisa diatur menjadi tunjangan tugas atau apalah yang bersifat variable sehingga mengikuti beban pekerjaan. Karena gaji yang besar bisa berdampak menjadi magnet job seekers untuk merubung di kemudian hari.

• Boy William dan Raffi Singgung Kisah Cinta Ayu Ting Ting di Sebuah Film, Reaksi Nagita Bikin Heboh

Ketimpangan di Indonesia masih sangat tinggi. Dari @INFID saya tahu, perbandingan UMP dengan gaji eksekutif tertinggi di DKI 1:2000+ (lupa angka riilnya). Jadi PR besar kita untuk mengurangi ketimpangan ini. Jangan justru digarami oleh gaji pejabat Negara.

Justru menekan ketimpangan itu dimulai dari jabatan publik dari Negara. Karena tugasnya melayani rakyat. Buatlah standar dengan melihat ke bawah ke UMP rakyat yang dilayani. Bukan dg kacamata "layak dong dibandingkan profesional"

Saya percaya, para tokoh seperti pak @mohmahfudmd tidak terpengaruh oleh berapa gaji yang akan diterimanya. Karena itu justru saya mohon agar beliau-beliau mau bertindak lebih: meneladankan sikap pancasilais dg meminta kaji ulang soal ini.