Disindir 'Mahal Urus Pancasila', Mahfud Beberkan Dana Aspirasi Anggota DPR Capai 1 Miliar per Orang

TRIBUNWOW.COM - Mahfud MD banyak ditanya terkait gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menuai kontroversi.

Diketahui sebelumnya, Mahfud selaku Anggota Dewan pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100.811.000 per bulan.

Mahfud sendiri mengaku tidak pernah meminta gaji tersebut.

Gaji tersebut merupakan pemberian pemerintah kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disahkan lewat Perpres Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei lalu.

• 7 Misteri Kematian Altantuya Shaariibuu, Selingkuhan Najib Razak: Isu Skandal hingga Saksi Kunci

Sebagian publik menilai jumlah nominal tersebut terlalu besar.

Namun Mahfud menjelaskan bahwa nominal tersebut tergolong kecil untuk gaji seorang pejabat.

"Kalau saya enggak, karena saya tahu (Rp 100 juta) itu kecil sekali. Saya pernah jadi pejabat, tiga kali lipat dari itu, meskipun (jumlah gaji yang tertulis) di SK-nya kecil," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Mahfud mencontohkan, penghasilannya saat menjadi anggota DPR pada 2004 lalu.

Menurut dia, saat itu dalam sebulan ia bisa membawa pulang Rp 150 juta.

"Itu tahun 2004, sekarang sudah 14 tahun," kata dia.

Mahfud juga membandingkan gaji yang ia terima dengan Gubernur BI dan Komisaris BUMN.

Menurut dia, Gubernur BI gajinya mencapai Rp 300 juta per bulan, sementara Komisaris BUMN Rp 160 juta.

"Kita ini 100 juta sudah kumulatif semuanya. Gajinya itu cuma Rp 5 juta," kata dia.

• Yudi Latief Anggap Dawam Rahardja Berjasa Besar Tumbuhkan Nilai Pancasila

Gaji 150 juta dipertanyakan

Alvin Lie, yang pada periode 1999-2004 duduk sebagai anggota DPR RI bertanya kepada Mahfud mengenai rincian uang Rp 150 juta yang didapatkan oleh anggota DPR.

Selain bertanya, Alvin Lie juga menyertakan Surat Keterangan Penghasilan Gaji Anggota DPR RI.

Alvin Lie mengatakan bahwa gajinya hanya 3,5 juta. Jika ditambah tunjangan dan insentif totalnya menurut Alvin Lie sekitar 40an juta.

"Slamat pagi Prof @mohmahfudmd
Maaf Prof,
2004-2009 sy juga di DPR.
Gaji Rp3,5jt plus berbagai tunjangan & insentif total ± Rp40an juta/ bulan.
Mungkin Prof berkenan beri pencerahan take home pay minimal Rp150jt/ bulan komponennya apa saja & dari mana?," tanya Alvin Lie.

Merespon pertanyaan Alvin Lie, Mahfud mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Alvin adalah uang yang rutin disetor ke bank.

Sedangkan uang yang jumlahnya besar diberikan secara tunai.

"Ya Ya Pak Alvin, 48 jt ditambah ini: ada uang kunker, reses ada uang, ada dana konstituen, setiap bahas 1 UU ada uang, setiap keluar negeri dpt uang , sewa rumah, uang represrntasi. Dari MPR dpt uang sosialisasi minimal 45/jt bersih sebulan. Kalau dirata-ratakan ya segitu/bln," jawab Mahfud.

"Jadi yg ditunjukkan copynya oleh Pak Alvin itu adl yg rutin langsung disetor ke Bank. Lah yg besar2 kan banyak tp diterima langsung tunai," imbuh Mahfud.

• Presiden Mongolia Minta Kasus Altantuya Kekasih Najib Rajak yang Diledakkan Bom Kembali Diusut

Mahfud beri komentar menohok kepada netizen

Tanggapan dari Mahfud atas pertanyaan dari Alvin Lie ternyata mendapat respon dari netizen bernama akun @AriaRivani

Dalam kicauannya, @AriaRivani berceloteh bahwa mahal harganya untuk mengurus Pancasila.

"Mahal jg ya urus pancasila?," kicau AriaRivani.

Mendapat respon tersebut, Mahfud langsung memberikan tanggapan menohok kepada @AriaRivani.

Mahfud mengatakan bahwa @AriaRivani tidak membaca namun langsung berkomentar.

"Eh, kamu juga tak baca tapi sdh berkomentar. Itu jwbn sy kpd Alvin Lie ttg gaji di DPR thn 2004-2009. Skrang setiap anggota DPR dpt kelola dana serap aspirasi 1 milyar. Sdh berapa, tuh," sanggah Mahfud.

Gaji DPR lebih besar

Mahfud MD juga meminta publik untuk membandingkan gaji lembaganya dengan gaji anggota DPR.

"Gaji itu cuma Rp 5 juta, kalau gitu kecil dong jika dibandingkan dengan yang lain, coba DPR berapa itu gajinya," ujar Mahfud di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Mahfud mengungkapkan, gajinya ketika menjabat anggota DPR pada 2004. Di luar gaji pokok, anggota DPR saat itu per bulannya bisa mengantongi Rp 150 juta.

"Tahun 2004, ini sudah 14 tahun berarti di sana (DPR) sudah lebih dari Rp 200 juta sudah pasti," kata dia.

Karena itu, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, semestinya publik mempersoalkan gaji wakil rakyat saat ini yang jumlahnya fantastis.

"Kalau begitu DPR dong yang diributkan kalau mau. Malah sekarang DPR itu tambah uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin?" tuturnya.

Mahfud menegaskan, jika dibandingkan dengan gaji lembaga lainnya, gaji BPIP nilainya masih jauh lebih kecil.

"Saya mantan anggota DPR. Saya tahu kantong masing-masing. Saya mantan ketua lembaga negara, saya tahu masing-masing gaji menteri, itu jauh lebih tinggi dari kami," kata dia. (*)