Fahri Hamzah: Presiden Tidak Layak Ngeluh dan Harus Dipersalahkan Kalau Ada Masalah

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengungkapkan pemikirannya mengenai sistem Presidensial di negara kita.

Menurutnya Presiden yang memimpin di negara dengan sistem Presidensial memang harus disalahkan setiap ada permasalahan.

Fahri juga mengungkapkan bahwa Presiden tak seharusnya mengeluh dan menunjukkan kelemahan.

Pernyataan tersebut ia cuitkan lewat akun twitternya, @Fahrihamzah, Jumat (11/5/2018).

• Jadi Pemberitaan Media Internasional, Jokowi Disebut Butuh Uang dari China untuk Menangkan Suara

"Presiden dalam sistem #Presidensialisme adalah segalanya. Tidak layak dia ngeluh atau menunjukkan kelemahan. Dialah yang harus dipersalahkan kalau ada masalah. Semakin mengerti agama dia akan tahu bahwa pertanggungjawaban di akhirat itu lebih detil," tulis Fahri Hamzah.

Kicauan Fahri tersebut langsung mengundang ratusan komentar dari netizen.

Ada yang pro dengan pendapatnya, namun tak sedikit pula yang tak sependapat.

@adit_sopo98: "Hrs confidence, tdk nambah utang, tdk jual aset, tdk pro aseng & paling penting pro rakyat serta pemimpin harus berwibawa yg tdk plonga- plongo, tdk banyak bohong, pidato retorika yg STRONG & pidato tdk sll pake teks. Makanya #2019GantiPresiden spy indonesia tdk bubar. Oke Anuu."

@trah821: "setuju bang FH presiden hrs STRONG dan sllu optimis,, bkn sebaliknya baru nyapres aj udh pesimis indonesia bubar 2030"

@Orisyun_Byak: "Semi presidensil karena ada parlemen, jadi parlemen juga bertanggung jawab !"

Sebagai informasi, sistem presidensial merupakan merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Dalam sistem presidensial itu, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Presiden juga dipilih oleh rakyat dan Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik.

Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden.