Mahfud MD: Sejak Dulu Ada Saja yang Bilang Demokrasi Sakit, Kapan Pernah Sehat?
Mahfud MD menilai, setiap orang bebas untuk mengatakan apapun tentang kondisi demokrasi.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
Menurut Yusril, semestinya setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan capres sebagaimana yang tertulis di UUD 1945.
Ia menambahkan, pencalonan presiden dan wakil presiden nantinya juga akan dibahas di Mukernas PBB.
Menurut Yusril, berdasarkan konstelasi politik sekarang, jika menggunakan ketentuan presidential threshold 20 persen, maka akan berpotensi muncul calon tunggal.
Ia meyakini permohonan uji materi PBB terkait pembatalan presidential threshold akan diterima meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan dari Partai Idaman.
Ia pun berkaca pada pemilu serentak yang berkali-kali diuji di MK dan akhirnya diterima.
Ia menambahkan akan mengajukam argumen yag berbeda dengan Partai Idaman.
"Argumennya (kami) memang jelas bebeda. Yang PBB belum pernah diuji oleh MK. Belum pernah diperiksa. Ditolak begitu saja karena memang sebelumnya sudah diputuskan bahwa permohonan Partai Idaman tak dikabulkan," lanjut Yusril.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.
"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).
Adapun Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
Dalam dalil yang diajukan, Partai Idaman antara lain menilai pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pileg 2014 sebagai ambang batas Pilpres 2019.
Partai Idaman juga menilai pasal tersebut tak relevan karena Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak.
Selain itu, Partai Idaman juga menilai pasal tersebut diskriminatif karena menghalangi partai politik baru untuk mengajukan capres.
