Mahfud MD Angkat Bicara Perihal Yusril Sebut SBY Putar Balik karena Statementnya
Kondisi saat itu, sudah ada RUU yang menyatakan pilkada akan kembali ke DPRD, namun kemudian SBY mengeluarkan Perpu pilkada langsung.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
lihat foto
Itu saya kemukakan pada Seminar Nasional antara MK, KPU, dan Kemendagri pada bulan Pebruari 2012 di Hotel Mulia.
Pada seminar itu tampil sbg narasumber: Menko Polhukam Joko Suyanto, Ketua MK Mahfud MD, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua KPU A. Hafidz.
Semua narassumber setuju: Pilkada dikembalikan ke DPRD krn Pilkada Langsung lebih banyak mudharatnya.
Materi seminar Itu sudah dibukukan.
Setelah seminar 2012 itu Pemerintahan SBY, melalui Mendagri Gamnawan Fauzi dengan surat Presiden, mengajukan RUU Pilgub. Pilbup, Pilwali (Pilkada) yang berisi perubahan sistem Pilkada dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD.
Waktu itu semua parpol di DPR-RI menyetujui.
Ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga mendukung secara terbuka, Pilkada di DPRD saja.
Kata mereka, Pilkada langsung tlh merusak moralitas rakyat & mem-belah2 kehidupan sosial.
Penyalahgunaan jabatan, kekerasan politik, dan money politic marak di Pilkada langsung.
Masalah politiknya muncul: RUU yang sebenarnya sudah mulus di DPR itu proses akhir pengesahannya dilakukan pada saat Pilpres yang polarisasi politiknya terbelah ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi.
Sidang Paripurna DPR bulan Okt' 2014 berlangsung panas.
Parpol-parpol yang tadinya pro Pilkada di DPRD ada yang berbalik, meminta Pilkada langsung.
LSM-LSM berteriak bahwa Pilkada lewat DPRD membawa kemunduran p demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.
• Jaket Jokowi Disebut Memperlihatkan Membelah Indonesia, Tim Desainer Angkat Bicara Maksud Konsepnya
Mengapa jadi begitu?
