Soal Kasus e-KTP, Demokrat Minta Agar PDIP tak Cuci Tangan dan KPK tidak Takut
Menurut Kadiv advokasi Demokrat, pantas saja selama ini ada pihak-pihak yang getol menyeret nama SBY untuk mengalihkan isu.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Korupsi bkn soal oposisi atau penguasa, tp moral pribadi.
Hasto ibarat sdg memainkan politik kobokan.
Kobokan itu cuci tangan.
Stlh tangan dicuci, airnya disiramkan ke orang lain. Jorok, tak beretika.
Kader PDIP yg disebut Setnov terima suap dr EKTP, koq Hasto kesannya nyiram air cuci tangan ke Demokrat.
Bukankah sebaiknya Hasto menjawab keterangan Setnov dgn bukti2 dan bkn dgn opini?
Mestinya Hasto mendukung penuntasan kasus korupsi EKTP secara terbuka dan menyeluruh, bkn melindungi kader yg diduga terlibat dgn cara kotor
Pramono Anung sbg Wakil Ketua DPR yg membidang politik kala itu.
Sgt wajar bila punya peran dalam proyek EKTP," ungkapnya.
Menurut Ferdinand Hutahaean, sah-sah saja jika PDIP ingin membela kadernya.
Akan tetapi sebaiknya pembelaan itu didasarkan bukti, bukan malah melemparkan kesalahan kepada Demokrat yang saat itu berkuasa.
"Pramono Anung menjabat sebagai Wakil ketua DPR mebidangi Politik dan Puan menjabat Ketua Fraksi FPDIP.
Kala itu proyek EKTP diaetujui jg olh PDIP dan disetujui Pimpinan DPR.
Artinya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sbg Oposisi.
Jangan cuci tangan deh Hasto..!!
Perilaku Korupsi bkn ditentukan olh posisi sbg Oposisi atau sebagai penguasa.
