Soal Kasus e-KTP, Demokrat Minta Agar PDIP tak Cuci Tangan dan KPK tidak Takut
Menurut Kadiv advokasi Demokrat, pantas saja selama ini ada pihak-pihak yang getol menyeret nama SBY untuk mengalihkan isu.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitternya yang diunggah pada Kamis (22/3/2018) kemudian meminta gara KPK mengusut tuntas permyataan Setya Novanto dan tidak perlu takut mengahadapi PDIP.
"Apakabar @pramonoanung dan @puan_maharani ? Namanya disebut dalam kasus EKTP.
Pengakuan Setnov terdakwa kasus Korupsi EKTP, Pramono Anumg dan Puan Maharani diduga terima uang EKTP.
Halo @KPK_RI jgn takut ya..!! Pantes slm ini ada yg getol libatkan SBY utk alihkan isu," tulisnya.
Top 5 Seleb! 4 Potret Tantri Kotak Kenakan Hijab hingga Jidat Lucinta Luna Jadi Sorotan Saat Tanpa Make Up
Diketahui, nama SBY juga sempat dituding ikut terkait dalam pusaran korupsi e-KTP.
Hingga akhirnya SBY melaporkan pengacara Setnov Firman Wijaya atas tudingannya dan pencemaran nama baiknya.
SBY saat itu melalui konferensi pers mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya masalah dalam proyek e-KTP karena tidak ada yang melaporkannya pada dirinya.
"Hingga saya selesai jadi Presiden Indonesia 20 Oktober 2014 tidak pernah ada yang melapor kepada saya, soal masalah serius terhadap pengadaan proyek E-KTP sehingga program itu perlu dihentikan.
Termasuk yang mengaku kepada saya Mirwan Amir, tidak pernah mengatakan kepada saya.
Tolong sampaikan kepada saya, kapan menyampaikannya, di mana, siapa yang mendampingi saya, karena saya ini sangat tertib, apalagi termasuk proyek sebesar e-KTP, pasti saya minta pendampingan dari menteri-menteri terkait," kata SBY dalam jumpa persnya, 6 Februari 2018.
Sementara itu, Ferdinand Hutahaean juga menuding Hasto tidak memakai nalarnya dalam merespon keterangan Setya Novanto.
Menurut Ferdinand Hutahaean, korupsi bukanlah persoalan oposisi atau penguasa, melainkan moral pribadi orang yang bersangkutan.
"Hasto sekjen PDIP menggunakan nalar jongkok utk merespon ket Setnov di sidang Tipikor terkait @pramonoanung dan @puan_maharani diduga terima 500 rb USD dari EKTP.
seolah PDIP tak mgkn korupsi krn sbg Oposisi.
