Program Rumah DP Rp 0 Anies Sandi, Begini Faktanya

"Penjualan rumah kembali harus lewat BLUD," kata Agustino.

Jika tidak dijaga, bisa-bisa rumah DP Rp 0 dibeli oleh warga yang tidak berhak.

Misalnya oleh mereka yang membeli rumah hanya untuk berinvestasi. Agustino menegaskan sasaran program ini adalah warga berpenghasilan rendah.

Dengan peran penting BLUD ini, rumah DP Rp 0 tidak boleh dipasarkan di luar BLUD.

Penjualan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa pun baru bisa dilakukan setelah BLUD terbentuk. Rencananya, BLUD akan terbentuk pada April.

4. Tidak Ada Subsidi Pemprov DKI

Kenyataannya, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan subsidi apa-apa untuk warga yang membeli rumah DP Rp 0.
Dalam skema FLPP, DP rumah yang dibebankan kepada masyarakat adalah 1 persen.

Sementara itu sesuai namanya, rumah DP Rp 0 tidak membebankan DP apapun kepada pembeli.

DP atau uang muka itu akan ditalangi oleh Pemprov DKI dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu. Namun perlu digarisbawahi, uang muka itu hanya ditalangi, bukan disubsidi.

"Jadi bukan diberi cuma-cuma dan juga bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP Rp 0 ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi," ujar Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati.

Nantinya, pembayaran uang muka akan masuk ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP Rp 0.

Tuti mengatakan uang muka tidak harus selalu ditalangi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP itu.

5. Perkara Bunga Bank

Saat menyicil rumah, biasanya warga harus membayar angsuran pokok rumah beserta bunganya.