Program Rumah DP Rp 0 Anies Sandi, Begini Faktanya

TRIBUNWOW.COM - Program rumah DP Rp 0 menjadi salah satu unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Rumah susun di Pondok Kelapa menjadi rumah DP Rp 0 pertama yang sedang dibangun.

Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami masyarakat sebelum membeli rumah itu.

Sandiaga sudah menggelar workshop untuk menjelaskan tentang hal itu mulai dari syarat sampai aturan maksimal gaji dan subsidinya, kemarin, Rabu (14/3/2018).

Berikut ini adalah lima fakta mengenai program rumah DP Rp 0 itu:

1. Tidak Boleh Warga DKI Dadakan

Bicara mengenai pembeli, syarat yang berada pada urutan pertama adalah harus warga DKI Jakarta.

Aturan ini ternyata memiliki tambahan lagi, pembeli harus sudah menjadi warga DKI Jakarta dalam jangka waktu tertentu.

Tepatnya, mereka sudah ber-KTP DKI Jakarta sejak 2013 atau sebelumnya.

Dengan ketentuan ini, kata Sandiaga, warga Jakarta dadakan tidak bisa mengikuti program ini.

"Bukan warga dadakan. Bukan yang baru 6 bulan datang (menjadi warga DKI) lalu langsung mengikuti (program rumah DP Rp 0)," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengatakan pembeli juga harus telah menikah. Mereka yang belum memiliki pasangan sah tidak bisa membeli rumah ini.

Usianya minimal harus 21 tahun, ketentuan lainnya, pembeli belum pernah punya rumah sebelumnya ataupun mengikuti program rumah subsidi lain.

Soal gaji, rumah DP Rp 0 dipasarkan kepada mereka yang penghasilannya maksimal Rp 7 juta per bulan.

"Ini klasifikasi target market kita adalah mereka yang combine penghasilannya maksima Rp 7 juta dan minimal UMP. Kami tahu ya UMP itu Rp 3,6 juta, kalau dua-duanya (suami istri) beraktivitas dan dapat Rp 7 juta, mereka bisa masuk target market DP Rp 0," ujar Sandiaga.