Breaking News:

Wiranto Minta Penetapan 'Tersangka' Ditunda, Apa Tanggapan Parpol, DPR, KPU, Bawaslu & KPK?

Berikut ini tanggapan-tanggapan dari partai politik, Ketua DPR, Bawaslu, KPU hingga KPK menyoal permintaan Wiranto yang telah dirangkum oleh TribunWow

Editor: Fachri Sakti Nugroho
Kolase Tribunnews
Kolase Tribunnews 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda serangkaian langkah hukum kepada calon maupun pasangan calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus korupsi dalam perhelatan Pilkada serentak 2018.

Permintaan Wiranto ini sontak mendapat beragam respon dari pihak-pihak yang terkait dengan berjalannya Pemilu.

Berikut ini tanggapan-tanggapan dari partai politik, Ketua DPR, Bawaslu, KPU hingga KPK menyoal permintaan Wiranto yang telah dirangkum oleh TribunWow.com.

Populer: Fakta-fakta Politisi PKS Tolak Permintaan Wiranto, Pemberantasan Korupsi Mesti Terus Berjalan

PKS sarankan KPK menolak permintaan Wiranto

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyarankan KPK menolak permintaan Wiranto.

"Penegakan pemberantasan Korupsi mesti terus berjalan," tegas mantan Ketua Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta ketika ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Karena menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, KPK harus jalan terus tidak boleh upaya penegakan hukum diganggu oleh perkara lain.

Mardani menilai, justru jika KPK bertindak efektif akan mencegah calon kepala daerah yang mendasarkan kemenangan dari politik uang dan hasil korupsi.

"KPK dengan tegas memberantas korupsi pada Calon kepala daerah hasilnya luar biasa. Karena kalau tak diberantas sekarang garbage in garbage out, sampah yang masuk sampah yang keluar," ujarnya.

"Artinya apa justru sekarang ini yang buruk-buruk dibuang yang baik-baik yang masuk nanti ketika KPK bekerja efektif," jelasnya.

Sekali lagi ia tegaskan, pemberantasan Korupsi harus jalan terus, sehingga kelak bisa menghasilkan kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Populer: Fahri Hamzah Kirim Surat Terbuka kepada KPK Malaikat Suci Berwujud Manusia

Upaya menjaga stabilitas pemerintah

Komentar juga datang dari Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
Tags:
Komisi Pemilihan Umum (KPU)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)BawasluDPR RIPartai Keadilan Sejahtera (PKS)WirantoPilkada 2018
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI

BERITA TERKINI

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved