Ketua BEM UI: Dulu Aktivis Turun Langsung ke Masyarakat, Kalau Sekarang Beda Caranya

"Dan kenapa hanya satu permasalahan saja mengenai soal Asmat. Masih banyak permasalahan lain yang seharusnya diungkap," kritik Mantek.

Tak hanya itu, Mantek juga menduga jika acar diskusi dalam acara tersebut ditumpangi oleh kepentingan politik.

"Saya menduga bincang-bincang ini disertai juga oleh kepentingan partai," ujar Mantek.

Menanggapi hal tersebut, Zaadit Taqwa mengungkapkan jika persoalan Asmat hanya simbol.

"Asmat hanya menjadi simbol untuk masyarakat menyelesaikan fasilitas fasilitas umum. Itu tugas pemerintah agar daerah terpencil mendapat haknya," balas Zaadit.

Baca berita ini: Mengamuk di Acara Pelantikan Pejabat, Wakil Bupati Morowali Utara Diamankan TNI dan Polisi

Ia kemudian menyebutkan 3 tuntutannya yang sebenarnya.

1. Pemerintah masih belum bisa mengentaskan masyarakat dari kebutuhan primer yang minim.

2. Pemerintah belum bisa menyediakan ruang demokrasi bagi masyarakat.

3. Pemerintah belum bisa menjalankan agenda reformasi dengan masihnya keikutsertaan polisi dalam ranah politik.

Sedikit berbeda dengan 3 tuntuntan yang sebelumnya ia sampaikan dan beredar di publik.

1. Terkait gizi buruk di Papua untuk segera diselesaikan oleh pemerintah karena lokasi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bagian dari Indonesia.

"Kami ingin mau dipercepat penyelesaiannya karena sudah lama dan sudah banyak korban," ucapnya.

2. Plt atau penjabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri.

"Kita tidak pingin kalau misalnya kembali ke zaman orde baru, kita tidak pengen ada dwifungsi Polri, dimana Polisi aktif pegang jabatan gitu (gubernur) karena tidak sesuai dengan UU Pilkada dan UU Kepolisian," papar Zaadit.

3. Persoalan Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. (*)

Tonton Juga: