Ada Dugaan Penyadapan? Tak Hanya Mobil Luhut yang Diperiksa oleh Badan Siber dan Sandi Negara

TRIBUNWOW.COM - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru saja melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Dinas Berplat RI 19 yang digunakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Tidak hanya mobil, Kepala Biro Umum Kemenko Maritim Djoko Hartoyo menjelaskan pengecekan juga dilakukan di ruang kerja hingga rumah dinas Luhut untuk mencegah penyadapan.

"Kita ruangan sampai atas dicek. Rumah yang di Widya Candra juga juga diperiksa biasa rutin kita cek juga, jadi bukan hal yang aneh," tutur Djoko saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Populer: Mobil Luhut Panjaitan Diperiksa BSSN, Ada Pertarungan Gelap di Antara Elit Politik di Istana?

Djoko menyebutkan BSSN memang kerap melakukan pemeriksaan reguler pada fasilitas yang digunakan Menteri Luhut setiap tiga bulan.

Pemeriksaan juga dilakukan apabila Luhut menerima tamu kehormatan khususnya tamu-tamu dari luar negeri.

"Engga (tiba-tiba) kita yang minta. Termasuk kita juga meminta personel dari BSSN untuk dipekerjakan di Kemenko Maritim," ujar Djoko.

Dari sejumlah pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan yang baru saja dilakukan, Djoko menuturkan belum pernah ditemukan hal yang mengarah ke penyadapan.

"Alhamdulillah ditempat kita belum pernah ada," kata Djoko.

Populer: Anies Tanggapi Luhut soal Reklamasi: Ini Tanah Air Kita & Diatur dengan Hukum di Tanah Air Kita

Pertarungan politik di Istana

Sementara itu, kabar penggeledahan oleh petugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap mobil dinas Menteri Kordinator maritim, Luhut Panjaitan mendapat respon dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Menurutnya, kabar tersebut harus dijelaskan secara lebih seksama, sebab dalam berita awal disebutkan jika mobil dinas tersebut digeledah penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Tetapi sesaat kemudian Kepala Biro Umum Kemenko Maritim, Djoko Hartoyo justru menganulir kabar dan menyebutkan jika penggeledahan dilakukan oleh BSSN karena rutinitas.

"Kesimpang siuran berita pagi ini perlu segera diberi penjelasan oleh otoritas politik. Semula, sebagian media memberitakan mobil dinas Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, digeledaholeh KPK. Selang sesaat, berita berubah, 'adalah Lembaga Sandi Negara yang memeriksa mobil Menko Luhut dari kemungkinan dipasangi alat sadap. Mana yang benar dari berita itu bukan kabar baik," jelasnya dalam siaran tertulis padaSelasa (6/2/2018).

"Bila KPK benar menggeledah mobil Menko, itu artinya ada dugaan bahwa korupsi dilakukan salah satu orang terpenting di istana, salah satu orang terdekat Presiden. Bila justru yang benar adalah mobil Menko diduga dipasangi alat penyadap, maka kita semua perlu cemas saat ini sedang berlangsung pertarungan gelap di antara elit penyelenggara kuasa negara," ungkapnya lagi.

Kejadian tersebut katanya mengindikasikan adanya intervensi adanya penyalahgunaan intelejen dan peran pihak luar Kepresidenan yang mampu menyadap mobil dinas mantan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia periode 2014-2015 itu.

"'Gelap', karena di situ terbaca indikasi kekuatan intelejen disalahgunakan untuk motif yang perlu dijelaskan, namun sudah pasti melanggar Undang Undang. Sulit membayangkan 'pihak swasta' mampu dan berani menyadap mobil Luhut Binsar Panjaitan. Penyalahgunaan kekuatan intelejen ini bukan berita baru. Sudah sejak Pilkada DKI, ini dipertanyakan tapi tak pernah dijawab. Istana saat itu menganggap enteng. Bahkan seperti disampaikan Jubir Istana Johan Budi, dikesankan Presiden tidak menaruh perhatian," paparnya.

Padahal, lanjutnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memiliki kewajiban untuk menata, mengelola dan menjaga agar kekuatan intelejen senantiasa berjalan dalam tanggungjawab demokratiknya.

Bukan sebaliknya, menyalahgunakan kekuasaannya terhadap kebebasan dan keamanan privasi warga negara.

"Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dengan ijin Presiden, setelah kejadian ini perlu segera memberi penjelasan. Tentu saja, penjelasan yang benar. Termasuk menjelaskan apa langkah-langkah yang akan dilakukan otoritas politik untuk mengoreksi, apabila kejadian yang diributkan media pagi tadi mencerminkan pertarungan gelap di antara elit politik, maupun kekeliruan-kekeliruan yang melawan Undang-undang," tutupnya menegaskan. 

Populer: KPK Akan Beri Fee Kepada Warga yang Lapor Praktik Korupsi, Mahfud MD Beri Balasan Menohok

Konfirmasi KPK

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon kabar soal mobil milik Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang diduga digeledah oleh penyidiknya.

"Setelah di cek, saya konfirmasikan tidak ada penggeledahan terhadap mobil yang bersangkutan," tegas Plh Kabiro Humas KPK, Yayuk Andriati, Selasa (6/2/2018).

Informasi yang dihimpun, petugas yang menggeledah mobil Luhut datang pukul 10.50 WIB dan langsung menghampiri mobil dengan plat RI 19 yang tengah terparkir.

Ketika penggeledahan oleh petugas yang menggunakan pakaian batik, Luhut tidak ada di mobilnya.

Luhut berada di kantornya dengan sejumlah pejabat lain seperti Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri keuangan, Sri Mulyani. (*)