100 Hari Anies Sandi
PDIP Evaluasi 11 Poin Kebijakan Anies-Sandi Selama 100 Hari Masa Kepemimpinan
100 kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi, DPRD fraksi PDIP gelar press confenrence untuk mengevaluasi kinerja pemimpin Jakarta.
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) DPRD DKI Jakarta menyoroti 100 hari pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, hal pertama yang menjadi catatan saat Anies menyampaikan pidato perdananya sebagai gubernur. Saat itu, Anies sempat menyebut kata "pribumi" dalam pidatonya.
"Penggunaan kata pribumi adalah tindakan secara sadar, tapi tampak konyol dan sedang memecah belah rasa sepenanggungan masyarakat," kata Gembong saat konferensi pers di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Populer: Anies Baswedan Paparkan 100 Hari Kinerjanya Melalui Video Saksi Perubahan di Jakarta
Populer: 100 Hari Anies-Sandi, Begini Potret Wajah Tanah Abang
Populer: 100 Hari Anies-Sandi, Beginilah Video Penampakan Pulau Reklamasi Setelah Dicabut Izinnya
Kedua, PDI-P menyoroti pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Menurut Gembong, jumlah anggota TGUPP terlalu banyak. Ketiga, partai politik berlambang banteng moncong putih itu terlihat dibuatan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan berskala besar.
"Kemudian terjemah, dibukanya pagar pembatas Monas yang dinilai akan rusak keasrian taman di Monas," katanya.
Kebijakan kebosan yang disoroti Fraksi PDI-P terkait penataan kawasan Tanah Abang. Ia mengatakan, banyak aturan yang ditabrak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Contohnya seperti aturan lalu lintas dan perda ketertiban umum.
Keenam, keputusan Anies-Sandiaga Sepeda sepeda motor Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Meski, Anies-Sandiaga menjalankan kebijakan itu untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) soal pencabutan sepeda motor di Jalan MH Thamrin ke Medan Merdeka Barat.
Gembong bilang, seharusnya Anies-Sandiaga tetap mengeluarkan kebijakan untuk latihan kendaraan dua melintas di kawasan itu.
"Ini kemunduran karena tugasnya adalah. Kalau ada aturan MA seharusnya Pemprov DKI buat motor pergub yang mahal," kata Gembong.
Ketujuh, PDI-P meminta uang muka (DP) 0 rupiah. Menurut Gembong, kebijakan itu tidak bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Sebab, salah satu syarat memiliki hunian tersebut adalah berpenghasilan Rp 7 juta tiap bulannya.
Kedelapan, PDI-P Tingkat kebijakan OK-Otrip dilakukan setengah hati. Gembong mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menggratiskan transportasi umum bagi warga Jakarta.
