Pilkada Serentak 2018
Haruskah Khofifah Mundur dari Jabatan Menteri saat Maju di Pilgub Jatim? Simak Jawabannya dari KPU
Haruskah Menteri Sosial, Khofifah indar Parawansa mundur dari jabatannya untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Timur 2018?
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial, Khofifah indar Parawansa tidak perlu mundur dari jabatannya untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari.
Populer: Keturunan Pendiri NU dan Pendiri RI Dipersatukan, Pendamping Gus Ipul Sudah Diputuskan!
Sebab menurut Hasyim, secara aturan tidak ada yang menyebutkan seorang menteri harus mundur terlebih dulu sebelum maju di pemilihan kepala daerah.
"Kalau di peraturan perundang-undangan nggak ada ya harus mundur dari jabatan," kata Hasyim di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Hasyim menuturkan, setelah Khofifah ditetapkan sebagai pasangan calon sekalipun menteri sosial itu tidak perlu mundur dari jabatannya.
Ditegaskannya, Khofifah dapat tetap menjabat sebagai menteri selama proses kontestasi berlangsung.
"Nggak ada aturan harus mundur. Boleh saja (tetap menjadi menteri)," tegasnya.
Populer: Manfaatkan Momentum, Khofifah & Emil Langsung Sambangi Daerah yang Menjadi Basis Massa Pesaingnya
Layangkan surat kepada Jokowi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendengar adanya surat pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
Kabarnya surat itu sudah ada di meja kerjanya.
“Saya sudah dengar sudah masuk di meja saya,” ujar Presiden Jokowi di sela-sela peresmian Bendungan Raknamo, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (9/1/2018).
“Ya paling sudah ada di meja saya. Saya pulang ini langsung, begitu pulang saya lihat di meja saya,” kata Presiden Jokowi.
Populer: Alasan PPP Siap Usung Khofifah dan Emil Maju di Pilkada Jatim
Jokowi mengatakan, penentuan nasib Khofifah sebagai Menteri Sosial akan ditentukan setelah ia membaca surat tersebut.
“Ya saya baca dulu, belum baca kok,” kata Presiden Jokowi. (*)