Setya Novanto Kembali Menulis Surat Tunjuk Sosok Ini Sebagai Ketua DPR RI yang Baru
Setya NOvanto tunjuk sosok ini sebagai Ketua DPR RI menggantikan dirinya, bagaimana menurutmu?
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Setya Novanto kabarnya telah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti dirinya selaku Ketua DPR RI.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar, Roem Kono.
"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umun Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," ujar Roem kepada Kompas.com seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).
Meski belum melihat sendiri, Roem mengaku telah menanyakannya kepada beberapa rekannya di internal partai dan mereka membenarkannya.
Jika surat tersebut benar, kata Roem, maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut.
Tak menutup kemungkinan hal itu akan dibicarakan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar pekan depan yang akan membahas agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Kita lihat nanti Hari Senin. Yang paling penting saya ingin supaya sesuatu itu dibicarakan secara bersama-sama dan tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan Partai Golkar," tuturnya.
Lebih lanjut, Roem mengungkapkan jika Setya Novanto masih memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal strategis meski telah berstatus ketua umum nonaktif.
Namun, ia menambahkan jika pembahasan di internal tetap perlu dilakukan.
"Saya kira tidak perlu ditutup-tutupi lagi kalah memang suratnya ada katakan yang benar. Tapi apakah prosedurnya benar, masih kami lihat," kata Roem.
Dua Pengacara Andalannya Mundur, Siapa yang Masih Membela Setya Novanto?
Tanggapan Aziz Syamsuddin
Disebut akan menjadi pengganti Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin mengaku siap menerima amanat tersebut.
"Sebagai kader partai kan saya harus mengamankan keputusan partai. Namanya tugas partai kami ngikut," kata Aziz kepada Kompas.com, Sabtu.
Berbeda dengan Roem, Aziz mengaku telah melihat langsung surat yang ditandatangani Setya Novanto dan dikirimkan ke fraksi Partai Golkar.
Surat itu sekaligus menyatakan bahwa Novanto bersedia mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR.
Aziz memastikan surat tersebut sah sebagai amanat DPP Partai Golkar, meski ditandatangani oleh Setya Novanto dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi adanya dorongan mengganti ketua umum Golkar, Aziz menegaskan bahwa Setya Novanto sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua umum partai beringin.
Oleh karena itu, Novanto masih berhak mengambil keputusan mengatasnamakan DPP Partai Golkar.
"Suratnya diketik, kan keputusan DPP, sesuai AD/ART sah," ucap Aziz.
Selanjutnya, Aziz menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada sesuai dengan tata tertib di DPR.
"Mudah-mudahan tidak ada halangan. Namanya belum dilantik. Kan, nunggu dilantik dulu kapan dilantiknya kami juga enggak tahu," ujarnya.
Pengakuan Fadli Zon dan Fahri Hamzah Soal Kedekatan Mereka dengan Setya Novanto
Menuai kritik
Surat dari Setya Novanto terkait penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI mendapat kritikan beberapa pihak.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh rekannya di kubu Partai Golkar, Yorrys Raweyai.
"Nah itulah, ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan guna melindungi koruptor, ini bahaya sekali. Apalagi dia dalam status dipenjara," kata Yorrys kepada Kompas.com di Hotel Manhattan, Minggu (10/12/2017).
Selain berbahaya, menurut Yorrys, surat tersebut bisa merusak citra DPR dan Partai Golkar.
Yorrys menilai, jika nanti DPR benar-benar menerima surat tersebut, DPR tak ubahnya lembaga yang lucu.
"Kita lihat saja, ini kan lucu kalau DPR benar menerimanya. Kita mempertontonkan suatu kebodohan dan ini ada apa sebetulnya. Ini kan sama saja melindungi koruptor," imbuh dia.
Senada dengan Yorrys, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai penunjukkan Azis sebagai calon Ketua DPR RI menggantikan Novanto tak terlepas dari kedekatan hubungan mereka.
"Ini menunjukkan memang Setya Novanto ingin mempertahankan kekuasaan melalui kroni-kroninya. Padahal di dalam DPP itu ada rapat pleno, kalau gentleman enggak perlu ada surat-surat misterius itu, bawa saja langsung ke rapat," kata Doli. (*)