Fakta Seputar Yerusalem, Kota Suci yang Jadi Rebutan dan Pusat Konflik

Resolusi 58/292 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kedaulatan atas Yerusalem Timur.

Setelah Perang Enam Hari tahun 1967, Israel memperluas administrasi dan yurisdiksinya atas Yerusalem Timur, dengan mendirikan batas-batas munisipal baru.

Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel.

Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau.

Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di kawasan muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur.

Sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid.

Baca:  Soal Yerusalem, Jokowi: Saya dan Rakyat Indonesia Tetap Bersama dengan Rakyat Palestina

Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina.

Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina. (*)