Ini 13 Anggota Tim Gubernur DKI, Mau Ditambah Lagi? Mungkinkah Akan Memasukkan Mantan Tim Sukses?

TRIBUNWOW.COM - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menambah jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi perbincangan publik.

Diketahui saat ini, susunan anggota TGUPP belum berubah dari era mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Jumlahnya ada 13, ini yang eksisting," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11/2017) dikutip dari Kompas.com.

Agus pun memberikan daftar nama anggota TGUPP yang ada saat ini.

Dari 13 anggota, 5 orang bukan merupakan PNS alias dari kalangan profesional dan pensiunan PNS.

Sedangkan sisanya berasal dari kalangan PNS.

Kelima orang itu adalah Mohamad Yusuf, Mara Oloan Siregar, Made Karmayoga, Aisyah Azhar, dan Sapto Waluyo.

Mara Oloan dan Made Karmayoga merupakan pensiunan PNS.

Mereka dijadikan anggota tim gubernur untuk bisa memberi masukan bagi kepala daerah.

"Pak Made profesional di bidang kepegawaian, Pak Mara Oloan di bidang kesejahteraan rakyat," kata Agus.

Dulunya 13 Orang, Kini Anies Ingin Tambah Tim Gubernur Menjadi 74 Orang, Anggarannya Jadi Membludak!

Yusuf yang menjadi Ketua TGUPP merupakan ahli dalam bidang keuangan.

Sedangkan Aisyah Azhar dan Sapto Waluyo disebut sebagai ahli dalam bidang kebijakan publik.

Agus menambahkan, PNS yang menjadi anggota TGUPP merupakan pegawai senior yang tidak menduduki sebuah jabatan.

Mereka diantaranya adalah Supeno, Taufik Yudi Mulyanto, Syafrudin Chandra, Anggiat Togatorop, Lasro Marbun, Ahmad Gozali, Ismet Ariana, dan Ika Lestari Aji.

Agus mengatakan orang-orang yang menjadi anggota TGUPP tersebut sampai saat ini belum diganti.

Agus mengatakan orang-orang yang menjadi anggota TGUPP tersebut sampai saat ini belum diganti.

Anies tambah anggota TGUPP dan anggaran membludak

Diberitakan sebelumnya, Anies berencana untuk menambah jumlah anggota TGUPP menjadi 74 orang, yang sebelumnya hanya ada 13 anggota saja.

Penambahan anggota tersebut otomatis membuat anggaran anggota TGUPP melonjak menjadi Rp 28 miliar.

Kompas.com lantas mencari tahu anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar.

Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang.

Satu bulan mereka digaji Rp 24.930.000 selama 13 bulan sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama.

Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang.

Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

3 Fakta Pihak Ini Sengaja Menjebak Anies-Sandi di RAPBD 2018

Khawatir Anies masukkan mantan tim kampanye

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono juga turut angkat bicara soal jumlah anggota TGUPP Anies Baswedan.

Sumarsono meminta kepada Anies Baswedan untuk merasionalisasi jumlah anggota TGUPP.

"Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarnya meledak sekian kali lipat tapi itu konsekuensinya. Tapi berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies," ujar Sumarsono dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (22/11/2017).

Sumarsono juga khawatir jika penambahan anggota TGUPP hanya untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta.

"Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan oleh gubernur," ujarnya.

Sumarsono menambahkan, bila hal tersebut terjadi, jelas akan membuat ketidakefektifan kebutuhan tenaga ahli untuk gubernur.

Dampak lain yang dikhawatirkan dari banyaknya anggota TGUPP adalah timbulnya hubungan yang tidak harmonis antara anggota TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sumarsono menyebut tugas dari TGUPP merupakan tugas yang sebelumnya tidak dapat dikerjakan oleh SKPD.

"Saya setuju kalau terlalu banyak itu resikonya memang ketidakharmonisan dan bisa membuat SKPD memble karena merasa ya karena dia dianggap tidak bisa melakukan segala sesuatu sehingga kan berbahaya. Makanya saya minta supaya dirasionalisasi lah jumlahnya," ujar Sumarsono. (*)