Anggaran Tim Anies Baswedan 28 Miliar, Ini Alasannya
Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018.
Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar.
Akan tetapi, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.
Kenaikan anggaran yang menjadi 12 kali lipat ini membuat publik ramai membicarakannya.
Dilansir KompasTV, Selasa (21/11/2017), Anies menaikkan anggaran dengan alasan ingin menghentikan praktik pembiaayaan oleh swasta bagi orang-orang yang membantu gubernur.
"Yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak diayai, jadi ini bukan mengehemat, kalau cara seperti itu justru tidak sesuai dengan good goverment, nanti sesudah ada timnya, orangnya, silahkan di nilai," kata Anies Baswedan.
Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.
Ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama.
Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.
Selain itu ada juga anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.
Anis juga meminta kepada wartawan untuk membandingkan pembiayaan staf pada era Ahok dan eranya kini.
"Sekarang Anda cek aja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).
Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.
"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur," ujar Anies.
