Penutupan Hotel Alexis
Baru Saja Dipuji karena Tutup Alexis, Anies-Sandi Diprotes karena Hal Ini!
Anies-Sandi menuai beberapa Pujian oleh Netizen dan pendukungnya, karena dianggap berani dan menepati janjinya saat kampanye.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Galih Pangestu Jati
TRIBUNWOW.COM - UMP Rp3,6 juta yang diteken Anies membuat kaum buruh kecewa.
Belakangan, Anies-Sandi menuai beberapa Pujian oleh netizen dan pendukungnya, karena dianggap berani dan menepati janjinya saat kampanye.
Namun, pujian itu berganti dengan kekecewaan buruh karena Pemprov teken UMP jauh dibawah tuntutan Buruh.
Seperti yang dilansir dari Kompas.com, menurut Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S. Cahyono, penetapan UMP Rp 3,6 juta tak sesuai dengan janji kampanye Anis Sandi.
• 5 Fakta di Balik Penangkapan Penyebar Meme Setya Novanto, Nomor 4 Ancaman Hukumannya!
Pada saat kampanye menurut Kahar, Anies telah membuat kontrak politik dengan kaum buruh.
Dalam kontrak tersebut, Anies berjanji tidak akan menaikkan UMP menggunakan PP No. 78, melainkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perbedaan upah dari keduanya berbeda, karena menurut Kahar, apabila mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 maka UMP Jakarta seharusnya Rp 3,9 juta, berbeda dengan yang diteken Anies Sandi, yakni di kisaran Rp3,6 Juta.
Dikutip dari Kompas.com, penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga UMP menurut UU No. 13 Tahun 2003 lebih besar daripada UMP menurut PP No. 78.
Kahar mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, "Kami buruh kecewa. Anies-Sandi sama dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu, enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP No 78," pada saat dihubungi Kompas.com 02/11/2017.
Meski upah lebih kecil dari tuntutan buruh, Anies mengatakan bahwa hal tersebut bukan berarti Pemerintah tidak berpihak kepada mereka, karena mulai tahun 2018 nanti, Pemrov DKI akan memberikan layanan gratis naik Bus Trans Jakarta.
Selain layanan gratis Busway, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan.
Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.
• Gara-gara Sebarkan Meme Setya Novanto, Kader Partai Solidaritas Indonesia Diciduk Polisi
Meski demikian, Kahar akan tetap mengambil sikap, dengan mempertimbangkan mencabut dukungan untuk Anis-Sandi, karena menurutnya, mereka yang menuntut upah Rp3,9 juta adalah pendukung yang membantu kemenangan mereka dalam Pilgub lalu.