Breaking News:

3 Poin Tanggapan Jokowi soal Pertemuan SBY-Prabowo yang Sindir Kekuasaan

Pernyataan itulah, yang membuat Joko Widodo memberikan tanggapannya. Berikut ini 3 poin penting yang disampaikan Presiden ke-7 RI ini.

Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Tinwarotul Fatonah
ANTARA FOTO/STR/INDRIANTO EKO SUWARSO
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, di mana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. 

"Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," ujar SBY.

Tampil Berani Saat Pemotretan, Artis Cantik Ini Langsung Dibilang Mirip Orang Korea!

Usai pertemuan itu, Prabowo juga menegaskan akan pentingnya sebuah kelompok pengawas agar pemerintah tak bisa menyalahgunakaan kekuasaannya.

"Kita harus lakukan check and balances, kekuasaan harus diawasi dan diimbangi," ucap Prabowo.

Pernyataan itulah, yang membuat Joko Widodo memberikan tanggapannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, capres Prabowo Subianto dan capres Joko Widodo pada acara buka bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/7) petang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, capres Prabowo Subianto dan capres Joko Widodo pada acara buka bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/7) petang. (rusman/presidenri.go.id)

Dirangkum oleh TribunWow.com, berikut ini 3 poin penting yang disampaikan Presiden ke-7 RI ini soal perbincangan Prabowo dan SBY yang menyinggung soal kekuasaan.

1. Tidak ada kekuasaan absolut

Melansir dari Kompas.com, pria yang akrab dipanggil Jokowi ini mengatakan jika pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan mutlak atau absolut.

Jokowi juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menyepakati hasil permusyawaratan yang mufakat.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

"Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," tambah Jokowi.

Bikin Syok! Sosok Asli di Balik Boneka Mampang Ini Benar-benar Tak Terduga

2. Pemerintah tak bisa terbitkan Perppu seenaknya

Jokowi menegaskan jika Undang-undang atau Perppu harus disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak bisa menerbitkan UU atau Perppu seenaknya sendiri.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Tags:
JokowiPrabowo SubiantoSusilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved