Era Jokowi Disebut Cocok Untuk Lakukan Redenominasi, Rp 1.000 Akan Jadi Rp 1!
Sejumlah ahli ekonomi menyambut baik rencana redenominasi alias penyederhanaan mata uang yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Penulis: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Editor: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Begini Foto-foto 2 Pelaku dan Barang Bukti dari Penembakan Mobil Priyo Budi di Sragen!
Sebab inflasi yang terjaga menandakan terkendalinya harga-harga barang yang diukur dengan rupiah.
Darmin juga menjelaskan redenominasi rupiah akan memberikan dampak positif.
Diantaranya adalah efisiensi terhadap pencatatan data transaksi keuangan.
Masih Ingat Atut Chosiyah? Begini Kabar Kasus Korupsi yang Menyeret Mantan Gubernur Banten Ini
Meski sudah mendapat signal positif dari sejumlah pengamat, BI selaku pihak penyedia uang rupiah tetap saja enggan gegabah.
Gubernur BI Agus Martowardojo juga setuju bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah era yang paling pas untuk melakukan redenominasi.
Meski begitu, dikatakannya, rencana tersebut harus mendapat restu dari Presiden terlebih dulu.
Dijulidin Netizen karena Pake Bikini, Tyas Mirasih Tampar dengan Jawaban Menohok
"Kami akan meminta waktu kepada bapak Presiden. Kami harapkan bapak Presiden akan mendukung redenominasi mata uang," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/7/2017), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
BI menilai kondisi ekonomi dan politik sangat stabil sehingga pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi rupiah bisa diajukan tahun ini kepada DPR.
Lebih lanjut, dikatakan Agus, hampir semua fraksi di Komisi XI DPR sebagai mitra BI menyambut baik rencana pengajuan RUU redenominasi rupiah.
Siswa 15 Tahun Hasilkan 3,9 Juta Rupiah per Hari, Ternyata Dia Lakukan Ini di Toilet Sekolah
Namun, RUU redenominasi masih belum diajukan pada DPR.
Dijelaskan Agus, hingga saat ini, pihak BI masih berupaya menyelesaikan RUU berkaitan dengan penyederhanaan nilai rupiah tersebut.
"Di DPR tanggal 27 Juli sudah reses dan akan mulai lagi 16 Agustus sampai 27 Oktober. Kalau bisa sebelum 16 Agustus sudah bisa usulkan ke DPR," kata Agus. (Tribunwow.com/Dhika Intan)