CEO Telegram Minta Maaf ke Pemerintah Indonesia

TRIBUNWOW.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo), Rudiantara, mengatakan telah menerima permintaan maaf dari CEO Telegram, Pavel Durov, pada Minggu (16/7/2017) pagi ini.

Permintaan maaf itu terkait pengoperasian layanan chat Telegram di Tanah Air yang tak sesuai dengan perundang-undangan karena memuat channel yang berbau radikalisme dan terorisme.

Rudiantara menceritakan, Durov selama ini tidak tahu bahwa Kominfo telah berupaya menghubungi Telegram sejak 2016.

Terlepas dari itu, Rudiantara mengapresiasi respons dari Durov.

Diragukan Main di Film Filosofi Kopi 2, Begini Jawaban Tak Terduga Luna Maya

"Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov dan Kominfo akan menindaklanjuti secepatnya dari sisi teknis lebih detil agar SOP bisa segera diimplementasikan," kata dia pada KompasTekno, Minggu (16/7/2017), lewat pesan singkat.

Permintaan maaf Durov ini sekaligus membantah klaim pendiri Telegram ini yang mengaku belum pernah dihubungi pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Durov mengatakan adanya keanehan dalam pemblokiran Telegram di Indonesia karena ia tidak pernah mendapat permintaan penghapusan konten maupun komplain dari Kominfo.

Meski permintaan maaf Telegram sudah terucap dan diterima pemerintah, belum disebutkan kapan pemblokiran Telegram akan dicabut.

Pengakuan Mengejutkan Sosok Diduga Perekam Aksi Bullying di Gunadarma

Langkah-langkah teknis yang tengah disiapkan Kominfo pun belum diumbar.

"Kami fokus untuk secepatnya membuat proses teknis," hanya begitu ujar Rudiantara.

Diketahui, Pavel Durov melalui channel resmi Telegram-nya pada hari ini menjabarkan tiga poin solusi agar pemerintah membatalkan pemblokiran layanan chatting tersebut.

Berikut ketiga poinnya.

Pertama, memblokir semua channel publik yang berhubungan dengan terorisme, sesuai laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).