Belum Dilantik, Program Anies-Sandi Ini Sudah Dikritik Habis-habisan
Selama ini, program seperti itu oleh pengembang dijadikan gimmick untuk menarik pembeli.
Editor: Tinwarotul Fatonah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Program uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bukanlah hal baru di Indonesia.
Selama ini, pengembang banyak yang memberikan gimmick tersebut untuk menarik pembeli.
Pengembang membebaskan pembeli dalam membayar DP yang menjadi tanggungannya.
"Itu semua kan karena iklim ekonomi sekarang sedang bagus, stabil, dan bunga tetap. Untuk jangka menengah dan pendek memang stabil berikan pembiayaan, makanya bisalah DP ditanggung," ujar Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar kepada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).
Sandi Keluarkan Statement Baru tentang Rumah DP Rp 0, Dosen ITB: Apa Hanya Gimmick?
Meski demikian, tutur Jehan, hal tersebut bukanlah program perumahan rakyat yang ideal, melainkan untuk rumah komersial.
Memahami program tersebut sulit direalisasikan untuk perumahan rakyat, Sandi pun menerangkan baru-baru ini bahwa DP 0 Rupiah hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan pendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta.
Hal ini sekaligus menegaskan, DP 0 Rupiah tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.
Menurut Jehansyah, program yang cukup ideal direalisasikan di DKI Jakarta sebagai kota metropolitan adalah yang dicetuskan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Idealnya (Anies-Sandi) menindaklanjuti program yang dibuat Ahok. Dulu, Ahok bilang di DKI akan dibangun 50.000 unit rumah susun sewa (rusunawa) untuk menata beberapa daerah. Mungkin sampai 20 lokasi katakanlah dalam 5 tahun. Itu sudah bagus," jelas Jehansyah.
Dalam satu lokasi katakanlah diperlukan 2.000-3.000 unit, maka 50.000 unit bisa dibangun di 20 lokasi.
Anies-Sandi Harus Lanjutkan Reklamasi, Luhut: Lihat Kajiannya, Begitu Saja Repot
Namun, sampai sekarang, program ini belum bisa realisasikan, sehingga akan sulit jika ingin menata kawasan dengan cara menggusur.
Jehansyah menambahkan, untuk bisa menggusur, dibutuhkan ketersediaan rusunawa. Sedangkan unit rusunawa yang ada sekarang sudah sangat sedikit sehingga dibutuhkan "pengusiran" penghuni dari rusunawa terutama yang dinilai tidak berhak tinggal di sana.
"Penghuni rusunawa digusur kemudian dihitung misalnya ada 30 unit kosong, ternyata yang kena gusur 200 kepala keluarga (KK). Jadi dibuat seleksi yang ketat," imbuh Jehansyah.
