'Tembok Besar' yang Merintangi Rencana Pemindahan Ibu Kota RI

Bahkan Bambang mengatakan, Bappenas juga akan mengkaji skema pendanaan pemindahan ibu kota lantaran pasti butuh dana besar.

Hal itu ia sampaikan langsung dihadapan anggota DPR rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Digagas Presiden Sukarno Direalisasikan Jokowi, Benarkah Ibu Kota Negara Pindah Palangka Raya?

Namun langkah paling maju dari rangkaian wacana itu adalah adanya penganggaran dana untuk kajian mendalam terkait pemindahan ibu kota di dalam pagu anggaran pemerintah.

Bappenas sendiri mengajukan usulan pagu Indikatif anggaran kementerian Rp 1,5 triliun kepada DPR.

Rencananya dana itu juga akan digunakan untuk harmonisasi dan simplikasi aturan, mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN, hingga menyusun aksi satu data nasional.

Teranyar rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara detail bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaannya, akan segera dirampungkan.

Meski begitu, jalan pemerintah bisa jadi terjal.

Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota: Fadli Zon: Ini Momentum yang Belum Tepat

Tembok besar akan merintangi rencana pemindahan ibu kota. Apa itu?

Dana, ya lagi-lagi anggaran. Seperti dikatakan pemerintah sendiri, pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan akan memakan dana yang besar.

Di sisi lain, anggaran pemerintah yang tersedia sangat terbatas. Berdasarkan APBN 2017, pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun.

Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun.

Artinya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.