Bukan Wacana, Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai Tahun Depan

TRIBUNWOW.COM - Sempat heboh kabar pemerintah tengah mengkaji mengenai perpindahan Ibu Kota Negara.

Beberapa opsi lokasi pengganti yang tepat pun sudah ditilik pemerintah.

Namun, pemerintah masih enggan mengungkapkan secara terbuka mengenai opsi-opsi daerah tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro sempat mengungkapkan fakta baru mengenai opsi pengganti Ibu Kota Negara pada 26 April 2017 silam.

"Pokoknya di luar Jawa," ujar Bambang Brodjonegoro.

Usul Fahri Hamzah Bubarkan KPK dan Komnas HAM, Warganet: DPR Bubarin Aja!

Ia tak ingin ada spekulasi terkait lokasi pengganti Ibu Kota Negara tersebut untuk menghindari naiknya harga tanah di lokasi tersebut.

Bambang juga mengungkapkan, pemindahan Ibu Kota Negara hanyalah sebatas pemindahan pusat pemerintahan.

Sekretaris Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie mengungkapkan jika Jakarta sebaiknya hanya berstatus pusat bisnis.

Baginya pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebuah kebutuhan.

Menurutnya, Ibu Kota Negara harus dipindah ke luar jawa.

Tampaknya, rencana tersebut akan ditangani serius oleh pemerintah.

Melansir dari Kompas.com, Bambang kembali mengungkapkan bahwa pemerintah telah mebahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Pada perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan selesai tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa aspek yang dikaji pada pemindahan ibu kota ini, seperti penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan juga tata kota.

Nantinya, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

"Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang.

Diketahui, dasar kajian pemindahan ibu kota ini adalah fakta yang ada bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Diketahui, pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.

Jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lainnya, kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Nantinya di sana akan juga dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian.

Sementara, Jakarta nanti akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Sempat beredar kabar bahwa ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Diketahui, wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini merupakan gagasan pertama dari Presiden pertama RI, Soekarno yang kemudian dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota.

Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.

Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.

Apakah KPK Tak Boleh Dikritik? Ini 10 Kritik Pedas Fahri Hamzah, Soal Berhala Hingga Pembubaran

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.

Menurutnya, pemerintah perlu waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan sebuah kota menjadi ibu kota.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang. (TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)