Kekhawatiran Kiai NU soal Full Day School Terjawab, Jokowi Akan Panggil Menteri
"Jawaban Presiden tadi, besok secepatnya akan memanggil Menteri Diknas," ungkap Pengasuh Pondok Pesatren Asrama Pendidikan Islam (API) Tegalrejo.
Penulis: Tinwarotul Fatonah
Editor: Tinwarotul Fatonah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - "Jawaban Presiden tadi, besok secepatnya akan memanggil Menteri Diknas," ungkap Pengasuh Pondok Pesatren Asrama Pendidikan Islam (API) Tegalrejo, Magelang KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).
Hal tersebut dikatakannya setelah melakukan dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (17/6/2017).
Melansir Kompas.com, sekitar 20 kiai dari sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah diundang secara khusus oleh Jokowi.
Pertemuan khusus itu berlangsung di White House, Rumah Makan Mang Engking di Ungaran, Kabupaten Semarang.
Kebijakan Full Day School Tak Segera Dicabut, Ketua LP Ma’arif NU: Akan Timbul Aksi Penolakan Massal
Para kiai itu pun memanfaatkan kesempatan langka untuk berdialog dengan sang pemangku kebijakan.
Mereka menyampaikan unek-unek terkait akan diterapkannya Full Day School.
Kebijakan sekolah 8 jam setiap hari selama lima hari ini dirasa akan mengancam lembaga pendidikan informal, seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan pengajian-pengajian sore yang ada di desa-desa.
Artinya dengan sistem Full Day School, para kiai khawatir kebijakan ini akan membunuh pelan-pelan eksistensi sekolah agama yang sudah ada sejak ratusan tahun.
Gus Yusuf berpendapat, anak-anak bisa kehilangan akal kulturnya karena tidak bisa lagi berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan kultural di masyarakat.
Keresahan tersebut oleh para kiai yang hadir termasuk para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah yang hadir disampaikan langsung ke Presiden.
Presiden Jokowi pun tak hanya memberikan jawaban terkait akan meninjau ulang kebijakan tersebut.
Saat pertemuan juga diberikan gambaran singkat pelaksanaan Full Day School.
"Kebijakan tersebut dalam praktiknya tidak murni di sekolah, tetapi bisa dikolaborasikan dengan kegiatan di luar sekolah," terangnya.
Namun karena menurut Presiden Jokowi praktiknya nanti tidak sederhana dan tidak gampang, sehingga akan dikaji ulang.
Terkait Polemik Full Day School, Begini Permintaan Presiden Joko Widodo
Sebelumnya, aksi penolakan Full Day School sudah berhembus dari lembaga-lembaga informal, karena dirasa akan menjadi momok lembaga pendidikan agama.
Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang kebijakan sekolah lima hari (FDS).
MUI secara terang-terangan merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
Bantahan Mendikbud
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy membantah jika kebijakan full day school atau lima hari sekolah itu akan menghilangkan peran lembaga pendidikan agama nonformal dalam membentuk karakter anak.
Seperti yang diberitakan Kompas.com, ia menganggap lembaga pendidikan agama malah justru akan ditarik sebagai partner pembelajaran dalam alokasi delapan jam kegiatan belajar mengajar (KBM) tersebut.
Jadi lima hari belajar bukan berarti anak ditahan di sekolah dan tidak boleh belajar agama. Alokasi delapan jam sehari itu berisi kegiatan kurikuler dan nonkurikuler. Nantinya Madrasah Diniyah ini yang mau kita tarik ke sekolah formal, mereka akan kita lembagakan,” kata Muhadjir, Jumat (16/6/2017). (TribunWow.com/Tinwarotul Fatonah)
