Kebijakan Full Day School Tak Segera Dicabut, Ketua LP Ma’arif NU: Akan Timbul Aksi Penolakan Massal
PBNU pun akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar kebijakan itu segera dicabut.
Penulis: Ekarista Rahmawati Putri
Editor: Tinwarotul Fatonah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Full Day School (FDS) yang akan diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ternyata tak hanya meresahkan para siswan, namun juga tenaga pengajarnya.
Memang kebijakan sekolah lima hari itu diatur dalam Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2017.
Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Arifin Junaidi mengatakan jika peraturan FDS tak segera dicabut maka bisa saja timbul aksi penolakan secara massal.
"Kalau (kebijakan) ini dipaksakan, barangkali saja nanti murid dan guru seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta (untuk protes)," ujar Arifin saat berada di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU), Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
Tunjukkan Data hingga Bumi Goyang Jika NU Marah! Inilah Fakta-fakta Penolakan Full Day School
Maarif NU memiliki sekitar 48 ribu sekolah dan madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Arifin mengaku menyambangi Makassar dan Banjarmasin untuk melihat respons para guru di sana, dan banyak yang resah akan penerapan kebijakan tersebut.
"Ada keresahan luar biasa (dari para pendidik) dengan lontaran dari Mendikbud soal penerapan kebijakan Full Day School,"ujar Arifin, seperti dilansir dari Kompas.com.
Tak hanya guru mata pelajaran umum saja yang resah namun juga guru pelajaran agama Islam, mengingat di Indonesia ada model pendidikan pesantren.
Biasanya, pada sore hari pesantren dikunjungi anak-anak untuk memperdalam ilmu agamanya.
Kebijakan ini dikhawatirkan akan menghilangkan budaya tersebut, bahkan juga akan berdampak pada perkembangan karakter anak.
Prihatin Nasib Lembaga Informal, Pria Ini Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi Kritik Full Day School
"Bahkan guru-guru pelajaran agama Islam itu resah dengan kebijakan ini,"ujar Arifin.
PBNU pun akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar kebijakan itu segera dicabut.
"Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat, maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full Day School)," ujar Ketua PBNU, Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017), dikutip dari Kompas.com.
Bahkan juga meminta Mendikbud Muhadjir Effendy dicopot.
"Karena Mendikbud bikin gaduh, minta untuk diganti," tutur Arifin. (TribunWow.com/Ekarista Rahmawati P)
