Breaking News:

Terkait Polemik Full Day School, Begini Permintaan Presiden Joko Widodo

Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang sekolah lima hari atau full day school.

Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Galih Pangestu Jati
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo memberi sambutan ketika meresmikan Pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2016 dan pembukaan rapat koordinasi teknis SE 2016 di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/4). Jokowi memerintahkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi satu-satunya sumber data pemerintah untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sesuai. 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang sekolah lima hari atau full day school (FDS).

Untuk diketahui sekolah lima hari (FDS) ini mewajibkan siswa untuk belajar delapan jam sehari di sekolah formal.

Terkait adanya rencana tersebut, presiden asal Solo yang kerap dipanggil Jokowi ini meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji rencana kebijakannya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah berdiskusi dengan Muhadjir terkait rencana kebijakan tersebut.

"Memang kemarin kami ini sudah berdiskusi dengan Mendikbud, Mensesneg karena diminta oleh Presiden untuk mengkaji kebijakan tersebut," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/6/2017), dikutip dari Kompas.com.

Mengaku Kaya hingga Bunuh Calon Istri, Tenyata Ini Motif Pelaku Lakukan Aksi Kejinya!

Namun Pramono mengungkapkan jika kebijakan final terkait rencana tersebut berada di tangan Mendikbud Muhadjir.

"Untuk lebih detailnya, tanyakan kepada Mendikbud deh," ujar dia.

Pramono memastikan bahwa pemerintah telah merespons keresahan di masyarakat yang timbul lantaran rencana kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Pramono mengimbau kepada semua pihak untuk tidak asal merespons sebuah kebijakan.

Apalagi jika kebijakan tersebut barulah sekadar dalam tahap rencana.

Ia menyarankan untuk melihat rencana kebijakan secara lebih jelas terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapat atau memberikan penilaian.

"Apa pun, baca terlebih dahululah Permen yang telah dibuat Mendikbud. Memang tentunya pemerintah juga menangkap apa yang menjadi keresahan. Tapi lebih baik semuanya mempelajari dan membaca sebelum memberikan komentar," ujar Pramono.

30 Persen Belajar dari Buku, 70 Persen Pendidikan Karakter

Mendikbud Muhadjir Effendy juga memberikan tanggapan terkait gejolak yang muncul di masyarakat mengenai rencana kebijakannya.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
Tags:
Presiden Joko Widodo (Jokowi)Muhadjir EffendyPramono Anung
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved