KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Pejabat BPK, Begini Fakta Lengkapnya!

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melangsungkan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Operasi tersebut dilangsungkan pada Jumat (26/5/2017) di Jakarta.

Dihimpun Tribunwow.com berikut fakta tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK kali ini.

Jejak Ini yang Tunjukkan 2 Pelaku Bom Kampung Melayu

1. OTT sasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Operasi KPK kali ini menyasar salah satu institusi negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Benar ada kegiatan penyidik KPK di lapangan malam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait penyelenggara negara di salah satu institusi," katanya seperti dikutip dari Warta Kota.

Lewat Senyum Ceria, Veronica Tan Sampaikan Hal Ini kepada Umat Muslim

Informasi yang beredar menyebuit institusi negara yang terkena operasi ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Namun tentu kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu," kata Diansyah.

2. Tujuh orang ditangkap KPK

Informasi terakhir yang beredar mengatakan tujuh orang diamankan lantaran operasi ini.

Dikatakan Febri, mereka hingga saat ini masih diperiksa pihak KPK.

"Ada waktu maksimal 1 x 24 jam untuk memeriksa mereka, nanti disampaikan perkembangannya," katanya.

3. Identitas pejabat yang tertangkap

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, tim satgas saat ini masih memeriksa oknum pejabat auditor utama BPK.

Kabarnya, pejabat itu berinisial RS.

4. Petugas amankan kantor BPK

Setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, kantor BPK langsung mendapat pengamanan ekstra ketat.

Pantauan Tribunnews.com, enam petugas berada di gerbang kantor BPK.

Awak media tidak diperbolehkan masuk dalam gedung tersebut.

"Belum ada perintah masuk, mas. Silakan tunggu di luar," ujar seorang petugas di depan Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Meski begitu, dalam gedung itu tak tampoak ada aktivitas yang heboh.

5. Ruang pegawai Kementerian Desa disegel KPK

Tak cuma gedung kantor BPK, pihak KPK ternyata juga menyegel salah satu ruangan di gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Blok Pelangi No.17, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Kabinet, Eko Putro Sandjojo membenarkan hal tersebut.

"Saya dapat informasi salah satu ruang pegawai saya disegel KPK," kata Eko Putro Sandjojo saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Eko mengirim biro hukum ke KPK.

"Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk mendapatkan informasi," kata dia. (Tribunwow.com/Dhika Intan)